KemenPPPA Janji Bantu Asuh Anak Ditinggal Ortu Akibat Covid19

<p>Foto: Illustrasi implementasi asuh anak ditinggal Ortu.</p>
Foto: Illustrasi implementasi asuh anak ditinggal Ortu.

Gemasulawesi- KemenPPPA menyebut berjanji untuk membantu proses asuh anak ditinggal Ortu akibat pandemi covid19.

“Kami akan pastikan anak-anak itu tetap terlindungi dan hak-haknya dapat terpenuhi,” ungkap Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam keterangan tertulis, Sabtu 7 Agustus 2021.

Bantuan proses asuh anak ditinggal Ortu akibat covid19 itu kata dia, sesuai dengan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri.

Baca juga: Meski Ada SKB, Revisi UU ITE Tetap Dilakukan

Kecuali jika ada alasan atau aturan hukum sah menunjukkan, pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Hanya saja, Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan KPPPA Rohika Kurniadi Sari mengatakan, belum bisa mengimplementasikan bantuan asuh anak itu, salah satu kendalanya yakni ada di pendataan.

“Masih belum dibangun sistem, kalau ditanya berapa sih? Belum ada, masih koordinasi dengan 34 provinsi untuk mengawal data ini semua,” ungkapnya, Sabtu.

Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan sosialisasi protokol dan implementasi pengasuhan itu pekan depan.

“Minggu depan sosialisasi bantuan pengasuhan. Kalau sudah sosialisasi tahu tugasnya baru kita kapasitaskan. Kita tidak target waktu implementasi. Sesegera mungkin,” ujarnya.

Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Penganiayaan Bocah Panti Asuhan di Gresik

Implementasi asuh anak ditinggal Ortu melibatkan psikolog dan konselor

Implementasi itu akibat covid19 itu juga akan melibatkan psikolog dan konselor memberikan konsultasi psikologis kepada anak-anak terdampak.

Selain itu, psikolog dan konselor juga akan membantu menentukan pengasuh untuk anak-anak penyintas.

“Ada 189 layanan pusat pembelajaran keluarga di dalamnya ada psikolog. Ketika tidak ada psikolog mereka punya supervisor psikolog masih konselor belum psikolog,” sebutnya.

Berdasarkan data Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos, sebanyak 166 anak yatim piatu dan yatim atau piatu akibat covid19 di Jawa Timur. Selain di Jatim, di Yogyakarta juga tercatat sebanyak 150 anak mengalami hal serupa.

Bantuan dimaksud KemenPPPA itu adalah memastikan anak tetap memiliki pengganti orang tua.

Sehingga, tetap mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan pendidikan, dan perlindungan, termasuk mendapatkan dukungan pembiayaan hidup dan pemenuhan hak anak lainnya. (***)

Baca juga: Tiga Pelaku Penghilangan Nyawa di Kota Palu Jadi Tersangka

...

Artikel Terkait

wave

Lagi, Lima Pasien Covid19 Meninggal Dunia di Parigi Moutong

Kembali lima pasien covid19 meninggal dunia di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Diduga ada kelalaian dari manajemen RSUD Anuntaloko Parigi.

34 WN China Masuk Indonesia Telah Penuhi Aturan Satgas Covid19

34 WN China masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno Hatta, Kemenkumham klaim telah memenuhi aturan Satgas Penanganan covid19.

Fenomena Awan Lurus di Langit Pertanda Gempa, Ini Penjelasan BMKG

Sebagian masyarakat menduga bahkan percaya mitos awan lurus di langit dengan pertanda akan terjadi gempa. dugaan itu masih sangat spekulatif.

Gubernur Sulawesi Tengah Minta Pengurangan Mobilitas Masyarakat

Gubernur Sulawesi Tengah H Rusdy Mastura meminta pengurangan mobilitas masyarakat di luar rumah. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Jokowi: Petani di Indonesia Harus Menarik Minat Generasi Muda

Presiden Jokowi mendorong petani di Indonesia harus jadi profesi menjanjikan, menyejahterakan dan menarik minat generasi muda bidang pertanian

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;