Berita nasional, gemasulawesi– Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan pemberian Bansos untuk ulama berupa insentif kedaruratan kepada pemerintah.
Usulan pemberian Bansos untuk ulama disampaikan, saat melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK Muhadjir Effendy, Rabu 14 Juli 2021.
“Terutama dai, mubaligh, pembina agama di lapisan paling bawah. Itu nanti akan kami laporkan terlebih dahulu ke Bapak Presiden tentang usulan dari MUI ini,” ungkap Menko PMK Muhadjir Effendy, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu 14 Juli 2021.
Baca juga: Posko covid-19 Parigi Moutong di Perbatasan Kembali Aktif
Pemberian Bansos untuk ulama merupakan dampak dari penerapan kebijakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Salah satu kelompok terkena dampak dari kebijakan itu adalah para ulama di tengah masyarakat.
Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim mengatakan, ulama merupakan kelompok yang terdampak ekonomi akibat pandemi. Usulan pemberian Bansos untuk ulama bisa dimulai di Pulau Jawa dan Bali sebagai permulaan.
Bagi kelompok lain seperti Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM) sudah banyak program dan pemberdayaan dari pemerintah agar mereka terbantu pada masa pandemi.
Namun, kelompok ulama dan dai juga terdampak pandemi saat ini. Sehingga perlu pemberian Bansos untuk ulama.
“Maka kami mengusulkan adanya program insentif kedaruratan bagi para dai, asatidz, ustadz, di pondok pesantren ataupun majelis taklim atau di masjid-masjid,” ujarnya.
Baca juga: MUI Parigi Moutong Bolehkan Pelaksanaan Ibadah Bulan
Syarat penerima Bansos
Sebelumnya, masyarakat tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tetap dapat menerima Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, lurah atau kepala desa harus memastikan warganya, benar-benar membutuhkan bantuan.
Perlu ada afirmasi khusus untuk menangani warga dengan kondisi demikian. Dengan demikian, masyarakat belum tercantum dalam DTKS dan memiliki masalah NIK masih dapat menerima bantuan. Salah satunya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa.
Di samping itu, Menko PMK juga meminta pemerintah daerah memastikan penyaluran Bansos untuk warga terdampak pandemi Covid-19. Pemda harus bertanggung jawab agar penyaluran Bansos tepat sasaran sesuai DTKS yang telah disempurnakan. (***)
Baca juga: Positif Covid-19, Istri Walikota Palu Dirawat di Jakarta
