OJK Saran Perbankan Salurkan Kredit Sektor Ekonomi Unggulan

<p>Foto: Illustrasi Kredit pada Sektor Ekonomi Unggulan.</p>
Foto: Illustrasi Kredit pada Sektor Ekonomi Unggulan.

Gemasulawesi– Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, OJK saran Perbankan untuk salurkan kredit sektor ekonomi unggulan.

“Setiap wilayah memiliki keunggulan atau karakteristik perekonomian,” ungkap Otoritas Jasa Keuangan melalui Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dalam pernyataan tertulisnya, Senin 9 Agustus 2021.

OJK saran Perbankan agar bisa menyalurkan kredit sektor ekonomi unggulan di masing-masing daerah supaya tetap lancar.

Baca juga: OJK Awasi Ratusan Miliar Rupiah Dana Pemulihan Ekonomi Sulteng

Wimboh mencontohkan kredit sektor ekonomi unggulan. Wilayah Jawa unggul di bidang industri pengolahan dan Sumatera unggul hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Sementara contoh kredit sektor ekonomi unggulan bisa didorong yaitu Kalimantan unggul dengan hasil pertambangan dan kehutanan (perkayuan).

Selanjutnya, Maluku dan Papua unggul dengan perikanan. Sulawesi unggul dengan hasil pertambangan (Nikel/Feronikel di Morowali, Kendari) dan perikanan.

Baca juga: Lambat Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, Ini Dugaan BPK

Bali dan Nusa Tenggara sudah tumbuh positif 3,7 persen (jauh di bawah PDB nasional yang 7,07 persen).

Sehingga, restrukturisasi kredit terdampak covid19 masih menjadi tugas utama perbankan di daerah ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK saran Perbankan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di masa PPKM Darurat.

“Terus dorong pertumbuhan ekonomi di masa PPKM Darurat. Perbankan swasta maupun nasional harus bisa memaksimalkan fungsi intermediasi di daerah,” tuturnya.

Perbankan nasional maupun swasta termasuk BPD kata dia, harus jeli serta cermat menganalisis dinamika ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah operasionalnya masing-masing.

Di samping langkah-langkah efisiensi operasional harus terus dilakukan, utamanya melalui transformasi digitalisasi perbankan, tetap saja sumber pendapatan bank adalah dari bunga kredit,” ungkap Wimboh melalui pernyataan tertulisnya, Senin 9 Agustus 2021.

OJK saran Perbankan dengan mengupayakan fungsi intermediasi secara individual bank bisa dilakukan di daerah-daerah menunjukkan pertumbuhan regional (PDRB) positif.

Baca juga: Indonesia Dorong Transformasi Ekonomi Menuju Sektor Produksi

PDB Pulau Jawa tumbuh 7,88 persen

“Mengacu pada data BPS terkini, PDB pulau Jawa mampu tumbuh 7,88 persen (di atas PDB nasional yang 7,07 persen) bisa dijadikan tumpuan penyaluran kredit untuk semua jenis penggunaan,” ucap Wimboh.

Ia menambahkan, hal sama juga bisa dilakukan di Sulawesi yang PDB-nya tumbuh 8,51 persen; Maluku dan Papua 8,75 persen; dan Sumatera 5,27 persen. (**)

Baca juga: Askrindo Beri Jaminan ke 8130 UMKM, Senilai Rp 4,8 Triliun

...

Artikel Terkait

wave

Pemkot Palu Rencana Kembangkan Komoditas Hortikultura

Pemkot Palu, Sulawesi Tengah, rencana kembangkan komoditas hortikultura. Sebagai respon saran pengembangan kawasan potensial pertanian.

Warga Parigi Moutong Diminta Manfaatkan Lahan Tidur untuk Tanam Kelor

Warga Parigi Moutong, Sulawesi Tengah diminta memanfaatkan lahan tidur dengan tanam kelor, untuk menopang perekonomiannya.

Presiden Minta Percepat Penyaluran Dana PEN Sektor Pariwisata

Presiden Joko Widodo menginstrusikan Kemenparekraf mempercepat penyaluran dana PEN sektor pariwisata sebesar Rp2,4 triliun, telah dicairkan.

Kemnaker Targetkan Pencairan BSU Pekan ini

Kemnaker target pencairan BSU senilai Rp1 juta kepada pekerja berada di beberapa wilayah PPKM level 4, dilaksanakan pekan ini

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian Tingkatan Produktivitas

Kementan terus berupaya meningkatkan kualitas pertanian, mendukung peningkatan produktivitas melalui Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;