Gemasulawesi– Presiden Joko Widodo menginstrusikan Kemenparekraf mempercepat penyaluran dana PEN sektor pariwisata sebesar Rp2,4 triliun, yang telah dicairkan.
“Presiden berpesan agar jangan sampai petunjuk pelaksanaan, malah justru semakin merumitkan dan mengakibatkan tertundanya program ini, tapi justru harus menyederhanakannya,” ungkap Menteri Pariwisata, Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing, Senin 2 Agustus 2021.
Presiden kata dia, menyampaikan untuk menyerdahanakan proses penyaluran dana PEN sektor pariwisata, dan tidak sampai terhenti birokrasi.
Baca juga: Terealisasi 52 Persen, Satgas Maksimalkan Penyaluran Program
Bahkan, pihaknya melakukan kordinasi dan beberapa langkah konsolidasi. Dianyatanya, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KCP-PEN untuk penyaluran dana PEN untuk pariwisata itu.
Untuk tahap ini, terdapat beberapa program penyaluran antara lain Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environmental Sustainability).
Kemudian, pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk subsector film, dukungan akomodasi hotel bagi tenaga kesehatan, serta Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pemerintah (BPUP).
Dia berharap, penyaluran dana bantuan pariwisata tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Saat ini, dukungan akomodasi hotel terus berjalan, dan khusus untuk tenaga kesehatan suratnya telah masuk ke KPC-PEN.
“Khusus untuk tenaga kesehatan saat ini suratnya telah masuk ke KPC PEN dan tahap berikutnya jumlahnya Rp 300 miliar, sudah kami ajukan dan kami menunggu realisasi dari teman-teman di KPC PEN. Tapi komitmennya ini bisa didahulukan untuk saudara kita di garda depan, yaitu tenaga kesehatan,” jelas dia.
Baca juga: Lambat Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, Ini Dugaan BPK
Konsep bantuan dana PEN
Bantuan dana PEN untuk sektor pariwisata ini, tahun lalu memang dijalankan dengan konsep dana hibah.
Namun, atas masukan KPC-PEN, dana itu diarahkan untuk diberikan kepada usaha-usaha, khususnya di sektor pariwisata agar tidak terjadi PHK kepada karyawan.
“Atas masukan teman-teman di PEN, mengarahkan kita untuk memberikan bantuan ke usaha-usaha, agar tidak mem-PHK karyawan. Jadi bukan hanya diberikan kepada sektor hotel dan restoran saja, tapi harus ada penyelarasan dengan data yang di dapat dari para kepala dinas baik provinsi maupun kabupaten kota,” tuturnya. (***)
Baca juga: Meski Pandemi Corona, Sulteng Tetap Izinkan Objek Wisata
