Panglima Perang Lawan Covid 19 Seharusnya Bukan Menteri

<p>Foto: Illustrasi panglima perang lawan covid 19.</p>
Foto: Illustrasi panglima perang lawan covid 19.

Berita nasional, gemasulawesi– Syahrial, politikus Demokrat menyebut panglima perang lawan covid 19 itu seharusnya bukan menteri, melainkan Presiden Jokowi sendiri.

Pasalnya, kasus penularan harian covid 19 di Indonesia belum menunjukkan pelandaian, bahkan kembali mencatat rekor.

“Sebaiknya Bpk pimpin sendiri perang melawan virus import tsb,” ungkap Syahrial dalam cuitan yang ia tujukkan kepada Jokowi lewat akun Twitter miliknya,@syahrial_nst, Kamis 8 Juli 2021.

Presiden ambil alih posisi panglima perang lawan covid 19. Itu perlu dilakukan karena kasus penularan covid 19 sudah semakin mengkhawatirkan.

Menurutnya, sejumlah orang telah dinyatakan kalah dalam melawan covid 19.

Bahkan, banyak masyarakat Indonesia juga khawatir akan kalah bila positif terinfeksi covid 19 saat ini.

“Sosok pemimpin melawan covid 19 seharusnya bukan menteri suka mengancam dan mau menang sendiri,” tuturnya.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Makassar Tuntut Jokowi Mundur

Namun, ia tak menyebut secara rinci nama menteri itu.

Per Rabu 7 Juli 2021, Satgas covid 19 mencatat penambahan kasus baru sebanyak 34.379 pasien, membuat total kasus di Indonesia menembus 2.379.397 kasus sejak awal pandemi.

Baca juga: Puluhan Sekolah di Parigi Moutong Lambat Lapor BOS Tahap Satu

Dalam laporan yang sama, juga tercatat penambahan rekor angka kematian sebanyak 1.040 pasien, membuat total angka kematian mencapai 62.908 orang.

Sementara itu pasien sembuh bertambah 14.835 hari ini membuat total pasien sembuh sebanyak 1.973.388 orang.

Baca juga: Gubernur Siapkan Jalur Perdagangan Sulawesi Tengah-Kalimantan

Pemeriksaan spesimen pada hari ini menembus 199.143 kasus. Adapun total kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan dan isolasi sebanyak 343.101 pasien.

Kemarin, angka kasus covid 19 mencapai 31.189 kasus covid 19 dalam 24 jam. Dalam kurun waktu sama juga ditemukan 15.863 kasus sembuh dan 728 kasus meninggal secara nasional.

Baca juga: Gubernur Minta BRI Siapkan KUR untuk Sulawesi Tengah Rp5 Triliun

Diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memimpin Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro darurat secara nasional guna menanggulangi pandemi covid 19.

Dia menyebut pengetatan PPKM akan berlaku di dua pulau besar. Sementara itu, penanganan pemulihan kesehatan dan perekonomian lainnya juga dipimpin salah satu menteri Jokowi lainnya, Airlangga Hartarto. (**)

Baca juga: Gubernur Minta Tambahan DBH Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Jadi Tersangka Kasus Narkoba

Artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, suaminya, jadi tersangka terkait kasus Narkoba sejenis sabu, terancam hukuman empat tahun penjara.

Pemda Pegang Tanggungjawab Penyaluran Bansos di Daerah

Menko PMK menyebut Pemerintah daerah (Pemda) pegang tanggungjawab penyaluran Bansos kepada penerima warga dampak Pandemi covid 19.

Bulog Siapkan Tambahan Bansos Beras Sebanyak 200 Ribu Ton

Bulog siapkan tambahan Bansos beras sebanyak 200 ton untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH)

Penurunan Kelas GNI per Kapita Indonesia Akibat Pandemi

Pandemi membuat ekonomi domestik Indonesia minus hingga 2,1 persen, sehingga penurunan kelas pendapatan GNI per kapita Indonesia

Penerima Bansos Tunai dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg

Kementerian Sosial akan menambahkan bantuan bagi penerima Bantuan Sosial khususnya Bansos Tunai dan PKH selama PPKM darurat

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;