Gemasulawesi- Pemda Parigi Moutong rekomendasi dua titik Wilayah Pertambangan Rakyat. Dari 29 titik usulan Pemerintah provinsi (Pemprov) melalui surat Gubernur Sulawesi Tengah.
“Berdasarkan surat permohonan pertanggal 8 Juni 2021 perihal pertambangan rakyat, kami telah melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah OPD. Yaitu Dinas Perizinan, Pertanian, DLH serta Bidang Tata Ruang Dinas PUPRP,” ungkap Kepala Bidang Penata dan Penataan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong, Mohammad Idrus saat ditemui, Kamis 12 Agustus 2021.
Dia mengatakan, dua lokasi direkomendasikan itu adalah, kawasan galian C di Kecamatan Taopa dan kawasan pertambangan emas berlokasi di Desa Lobu, Kecamatan Moutong.
Baca juga: Belum Miliki RTRW, Mamuju Potensi Lepas Status Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat
Sebab kata dia, dua kawasan itu telah diakomodir berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Parigi Moutong
“Rekomendasi itu memuat beberapa lokasi bisa dijadikan wilayah pertambangan,” ungkapnya.
Dia menuturkan, sesuai aturan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan.
Seharusnya usulan letak titik wilayah pertambangan rakyat terlebih dahulu dilakukan masyarakat setempat.
Namun, usulan ini dikeluarkan Gubernur berdasarkan peta dikirimkan kepada pihaknya.
Dia merinci, ada sebanyak 29 titik usulan di 29 desa. Berdasarkan rekap peta tersebar di 23 kecamatan dengan luas lima ribu hektar.
Dari seluruh usulan titik wilayah pertambangan rakyat itu, juga memuat lokasi pertanian, perumahan masyarakat, lahan basah atau sawah luasnya sekitar 462 hektare tepatnya berada di Desa Poli Kecamatan Tinombo Selatan.
Kemudian, terdapat lahan perkebunan serta kawasan hutan lindung dan produksi.
“Selebihnya tidak sesuai dengan RTRW Parigi Moutong, sehingga tidak dapat direkomendasikan,” ujarnya.
Baca juga: Parigi Moutong Verifikasi 29 Usulan WPR
Usulan perubahan RTRW dalam lima tahun kedepan
Idrus menyebutkan, kemungkinan untuk pengusulan perubahan agar terakomodir titik pemetaan berdasarkan usulan Pemprov dalam RTRW Parigi Moutong, dapat dilakukan dalam lima tahun kedepan.
Diketahui, di Kabupaten Parigi Moutong terdapat kawasan hutan tidak bisa dijadikan titik wilayah pertambangan rakyat, karena harus melalui proses pembebasan terlebih dahulu.
Diantaranya, di Desa Salubanga Kecamatan Sausu, luasnya sekitar tiga ribu hektare lebih. Kawasan itu diketahui masuk dalam Hutan Produksi Konversi (HPK).
Baca juga: Perpanjangan Masa PPKM di Sulawesi Tengah, Ini Rekomendasi Satgas Covid19
Laporan: Novita Ramadhani
