Pemda Lantik Puluhan Pejabat Fungsional Parigi Moutong

Pemda Lantik Puluhan Pejabat Fungsional Parigi Moutong

Berita parigi moutong, gemasulawesi– Wabup Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Badrun Nggai, mengukuhkan dan melantik pejabat fungsional auditor, dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (PPUPD), serta Kepala Puskesmas.

“Mereka telah ikuti uji kompetensi dilaksanakan Kemendagri dan dinyatakan lulus sebanyak 31 orang,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Ahmad Saiful, usai pelantikan, Kamis 29 April 2021.

Ia mengatakan, sebanyak 16 orang pejabat pengawas auditor dilantik. Sedangkan untuk 23 Kepala Puskesmas, kembali dikukuhkan karena adanya perubahan nomenklatur.

2020, Kepala Puskesmas itu dijabat pejabat Eselon IV. Kini, berubah menjadi pejabat fungsional.

Baca juga: 1 Juni 2021, Jabatan Pengawas di Parimo Beralih Fungsi ke Fungsional

“Kepala Puskesmas dikukuhkan. Begitu juga dengan pejabat auditor, sebenarnya sudah lama ada, tapi baru dikukuhkan,” sebutnya.

Menurut dia, ketika pejabat fungsional menempati jabatannya, penilaian kenaikan pangkatnya dari mengumpulkan angka kredit ditetapkan sesuai tingkatan fungsional yakni Muda, Madya dan Utama.

Sehingga, pejabat fungsional itu tidak lagi harus menunggu empat tahun lamanya, untuk kenaikan pangkatnya.

Baca juga: Resmi Dilantik, Lima Pasangan Kepala Daerah Terpilih Pilkada Sulteng 2020

Baca juga: Operasi Keselamatan Tinombala 2021, Laka Lantas Naik 27 Persen

“Ketika ada kegiatan-kegiatan ekstra yang dilakukan diluar dari Tupoksinya, punya nilai kredit dan dapat dikumpulkan dalam dua tahun, sudah bisa naik pangkat,” jelasnya.

Berkaitan dengan Tupoksinya kata dia, telah ditentukan rincian tugasnya, sama seperti tenaga guru, dan pengawas yang juga merupakan fungsional.

Baca juga: Nakes Positif Covid 19, Puskesmas di Morowali Tutup Sementara

Baca juga: Parimo Gelar Doa untuk Lettu Muhadi Kru KRI Nanggala-402

Dia menambahkan, saat ini banyak lebih memilih pejabat fungsional. Alasannya, karena tunjangannya terbilang besar dan diatur Peraturan Presiden (Pepres) tersendiri.

“Ada instruksi mengfungsionalkan pejabat eselon IV. Kecuali dibawah sekretaris yakni Kasubag keuangan, bendahara dan Kasubag Program. Daerah diberikan batas waktu pengalihan paling lambat 1 Juli mendatang,” tuturnya.

Baca juga: Rusdi Mastura Kukuhkan Tim Koalisi Pemenangan Parimo

Baca juga: Ini Jadwal Pengumuman Serentak Hasil SKD CPNS 2019

Laporan: Aldi

...

Artikel Terkait

wave

Pemda Parigi Moutong Ancam Beri Sanksi Pejabat Belum Lapor LHKPN

Puluhan pejabat dilingkup Pemda Parigi Moutong, Sulawesi Tengah belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

2021, Puluhan SMP di Parimo Terima Bantuan Rehab RKB

Sebanyak 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dapat bantuan rehab RKB atau Ruang Kelas Baru.

Disperindag Parimo: Harga Sembako Stabil Hingga Idul Fitri

Disperindag Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pantau sejumlah pasar. Memastikan stok dan harga sembako stabil hingga Idul Fitri 1442 H.

Pansus Soroti SKBS 2020 di Parigi Moutong

Pansus soroti realisasi PAD dari kebijakan Surat Keterangan Berbadan Sehat atau SKBS 2020, dalam pembahasan lanjutan LKPj Bupati.

Parimo Siapkan Enam Titik Pos Terpadu Mudik Idul Fitri 1442 H

Jelang lebaran, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, siapkan enam titik pos mudik Idul Fitri 1442 H, serta petugas BPBD, perhubungan, kesehatan

Berita Terkini

wave

Menyoroti Misteri dan Kepercayaan seputar Gunung Merbabu, Inilah Sinopsis Film Horor Kuncen

Kuncen adalah film horor yang akan hadir di bioskop November mendatang, membawa kisah seputar mitos di Gunung Merbabu

PT Bukit Asam Catat Produksi dan Penjualan Batu Bara Tumbuh, Optimis Hadapi Tekanan Pasar Global

PTBA mencatat produksi 35,90 juta ton hingga kuartal III-2025, didukung efisiensi, penjualan meningkat, permintaan pasar kuat.

Polresta Samarinda Tangkap 10 Tahanan Kabur, Polisi Terus Memburu Lima Buronan dan Tingkatkan Keamanan Sel

Polresta Samarinda berhasil menangkap 10 tahanan kabur, sementara lima lainnya masih diburu dengan penguatan sistem keamanan.

Pemerintah Perluas Penyaluran BLT Rp30 Triliun untuk 35 Juta Keluarga, Dorong Kesejahteraan

Pemerintah menyalurkan BLT Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan kepada 35 juta keluarga, hasil efisiensi anggaran tahun 2025.

Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat, Masuk Lima Besar Kota Paling Tercemar Dunia, Warga Diminta Waspada

Jakarta pantau udara real-time melalui 111 SPKU, sarankan masyarakat kurangi aktivitas luar, siapkan sistem peringatan dini polusi.


See All
; ;