Berita parigi moutong, gemasulawesi– Pansus soroti realisasi PAD dari kebijakan Surat Keterangan Berbadan Sehat atau SKBS 2020, dalam pembahasan lanjutan LKPj Bupati.
“Ada kekeliruan dalam proses pelaporan PAD. Sejumlah anggota Pansus LKPj menanyakannya,” ungkap Sekretaris Pansus LKPj DPRD Parimo, Leli Pariani, usai rapat Pansus, Selasa 27 April 2021.
Ia menuturkan, Pemda mengakui ada kelemahan manajemen SKBS 2020. Contohnya, kurang komunikasi intensif secara horizontal dan vertikal.
Namun, ia juga mengakui ada juga kelemahan dari lembaga legislatif, dalam hal fungsi pengawasan.
Baca juga: Parimo Gelar Doa untuk Lettu Muhadi Kru KRI Nanggala-402
Sehingga, harus duduk bersama guna mencari solusi terbaik. terkait proses penyetoran PAD bersumber dari SKBS 2020 itu.
“Kalau membahasnya, nanti saat pembahasan Raperda keuangan Bupati,” ucapnya.
Menurutnya, menggenjot PAD sekaligus transparansi proses belanja daerah mutlak transparan.
Baca juga: Lanjutan LKPJ, Pansus Bahas PAD Parigi Moutong
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan, Fauziah Al-Hadat mengatakan, proses penyetoran PAD dari 23 Puskesmas dilakukan secara langsung ke Badan Pendapatan Daerah.
Pihaknya mendapatkan salinan pemberitahuan penyetoran secara umum termasuk SKBS 2020.
Baca juga: Pansus DPRD Parimo Segera Bahas LKPJ 2020
“Jadi, kami hanya mendapatkan pemberitahuan. Bukan PAD disetorkan ke kami, secara umum itu,” jelasnya.
Sementara untuk dua rumah sakit yakni RS Tombolotutu dan Moutong, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporannya.
Baca juga: Lambat Setor LPJ, Disdikbud Parigi Moutong Akan Ganti Kepsek
Ia mengatakan, SKBS sendiri sebenarnya sudah lama ada. Namun, meningkat permintaan pengurusannya ketika pandemi Covid 19.
Sebenarnya LKPj Bupati dibahas setelah tiga bulan APBD terakhir. Sementara proses pembahasannya, selama 30 hari setelah penjelasan Bupati.
Baca juga: Ketua DPRD Parigi Moutong: Cabut Biaya Pembuatan SKBS
Menurutnya, dalam pembahasan itu, Pansus hanya menilai terkait kinerja Bupati. Dan pencapaian selama setahun dengan pelaksana tugas di OPD.
Misalnya seperti SKBS 2020, jika terdapat sejumlah persoalan dipastikan kinerja OPD tidak maksimal.
Baca juga: Cabut Biaya SKBS, Rekomendasi Pansus Covid-19 Parimo Sulteng
Baca juga: Parimo Kehilangan Sosok Lettu Muhadi Kru KRI Nanggala-402
Laporan: Aldi
