Berita parigi moutong, gemasulawesi – Pemerintah daerah (Pemda) Parigi moutong (Parimo) menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian jaminan sosial santunan Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).
JKM dan JHT diberikan kepada dua perwakilan keluarga penerima bantuan santunan jaminan sosial tenaga kerja yakni, Abdul Rasad Kulili Kepala Desa Siaga Tinombo Selatan dan Maslian tenaga kerja honorer pada Badan Pendapatan Daerah Parimo.
Baca juga:BPJS Tunggu Kelanjutan Kerjasama Dari Pemda Parigi
Mewakili Bupati Samsurizal Tombolotutu, Sekda Parimo Zulfinasran didampingi Kepala BPKAD Yusrin Usman dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Parimo, Najmawati menyerahkan langsung bantuan tersebut Kamis, 9 Desember 2021.
Usai penyerahan bantuan Sekda Parimo, Zulfinasran langsung memimpin rapat dalam forum Kerja Sama Operasional Antara Pemerintah Daerah Parigi Moutong dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Parimo.
Baca juga: Kota Palu Data Warga Miskin Ikut BPJS Kesehatan
“Ada beberapa poin-poin penting menjadi kewajiban bersama yang harus kita perhatikan seperti mengcover semua data penerima bantuan,” terangnya.
Lanjut Sekda, terkait insentif tenaga kesehatan untuk Covid belum diketahui apakah akan dibebankan di Pemda atau tidak.
Baca juga:RDP DPRD dan Dinkes Bahas BPJS Kesehatan
Pemerintah kata dia, akan berupaya semaksimal mungkin mengakomodir kepentingan tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan melawan penyebaran Covid.
Wakil Bupati Parimo Hadiri Peringatan Hari Anti Korupsi
Sementara itu ditempat terpisah Wakil bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, SE menghadiri secara virtual Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Bertempat ruang vidkom bupati Parigi Moutong, wakil bupati bersama dinas terkait mengikuti secara hikmat jalannya peringatan Harkodia tahun 2021 tersebut.
Upacara peringatan Harkodia tahun 2021 di buka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 9 desember 2021.
Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan pemberantasan korupsi masih terus berlangsung, khusunya sejak era reformasi, KPK menjadi garda terdepan memberantas Korupsi.
“Upaya pencegahan terus menerus harus di pupuk agar meminimalisasi korupsi terjadi di berbagai aspek,” tekannya.
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan membutuhkan penanganan extra bagi semua institusi terkait. (**/fan
Baca juga: DPRD Sigi Konsultasi ke Parigi Moutong Terkait Iuran BPJS
