Berita parigi moutong, gemasulawesi– Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, masih menunggu sikap Pemda atas kelanjutan kontrak kerjasama jaminan kesehatan daerah, berdasarkan regulasi dan instruksi Presiden RI.
“Kalau secara regulasi, memang itu kan amanat undang-undang dan perintah presiden. Semua warga tidak terdaftar dan tidak mempunyai jaminan sama sekali dalam pembiayaan APBN harus dibiayai daerah serta harus di BPJS,” ungkap Kepala BPJS Parigi Moutong, Husna di ruang kerjanya, Jumat 18 Juni 2021.
Kontrak kejasama BPJS dengan Pemda Parigi Moutong putus sejak bulan Agustus 2020 kemarin, karena anggaran alokasi pemerintah tidak mencukupi.
Pihaknya telah melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan pemerintah, guna memastikan kelanjutan kontrak kerjasama itu. Namun, hingga kini belum ditemukan titik terang.
2021, Pemda Parigi Moutong hanya menganggarkan sebesar Rp 8 Miliar dana untuk kerjasama BPJS. Jika dikurangi dengan bantuan iuran peserta kelas III yang aktif sebanyak 2800 jiwa, dan hutang iuran dari bulan Juli-Agustus tahun 2020 sekitar Rp 3,6 Miliar belum dituntaskan.
Baca juga: Gantikan BPJS, DPRD Usulkan Kartu Parigi Moutong Sehat
Sehingga, total keseluruhan berkisar Rp 6 Miliar lebih, apabila diintegrasikan dengan BPJS. Olehnya, pihaknya terus melakukan upaya mendorong pemerintah terkait kerjasama itu. Namun terkendala validasi data.
“Pengurusan kemarin sekitar 94 ribu jiwa. Kalau tidak salah kemarin selesai validasinya tanggal 12 Juni 2021,” ujarnya.
Hasil konsultasi validasi dilakukan pihaknya dengan Dinas Sosial, mereka mengaku belum berani mengajukan data untuk dikerjasamakan. Sebab, masih melakukan konsultasi kembali dengan Sekretaris daerah dan Bappelitbangda.
“Karena untuk kerjasama, kami melihat anggaran tersedia. Jadi misalnya Rp 6 Miliar itu, sejumlah berapa yang dimasukan ke BPJS. Kalau sekitar Rp 6 Miliar, kerjasamanya di bulan Juni ini 14 ribu jiwa ada,” terangnya.
Normalnya pemerintah harus menyiapkan minimal anggaran Rp 40 Miliar lebih dalam satu tahun berjalan, untuk pembiayaan kesehatan bagi masyarakat sama sekali belum memiliki jaminan.
Berdasarkan data Dinas Sosial, ada sekitar 124 ribu jiwa belum terdaftar dan kemungkinan belum divalidasi juga. Sebab, terdaftar di APBD harus data diluar DTKS.
“Karena DTKS harus mereka dorong untuk masuk dalam pembiayaan APBN, agar mengurangi beban daerah,” tutupnya.
Baca juga: RDP DPRD dan Dinkes Bahas BPJS Kesehatan
Laporan: Novita Ramadhani
