Pemerintah Atur Cadangan Dana Vaksin Gratis Covid19 di RAPBN 2022

<p>Foto: Illustrasi vaksin covid19.</p>
Foto: Illustrasi vaksin covid19.

Gemasulawesi– Pemerintah atur cadangan dana vaksin gratis covid19 di RAPBN 2022. Nilainya berkisar Rp35-36 triliun.

“Kalau covid19 masih dalam posisi wabah pandemi dan kami harus mencapai herd immunity. Kami akan memenuhi untuk menggunakan APBN dan itu gratis,” ungkap Menkeu Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu 25 Agustus 2021.

Dengan pemerintah atur cadangan dana vaksin gratis covid19 di RAPBN 2022, program tetap dilakukan tahun depan.

Baca juga: Satgas Belum Pastikan Covid19 Jadi Endemi Tahun 2022

Ia mengatakan pemerintah harus mewaspadai perubahan status covid19 menjadi endemi. Makanya, pemerintah juga menyiapkan program vaksin mandiri atau berbayar.

“Seiring dengan perubahan menjadi endemi dan memunculkan kebutuhan booster maka kami memungkinkan dibuka vaksin mandiri,” jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian jika pandemi covid19 menjadi endemi.

Baca juga: Pemprov Salur 11 Ton Beras Cadangan Pangan untuk Parigi Moutong

Persiapan dilakukan sesuai dengan pandangan sejumlah ilmuwan.

Sebagai informasi, endemi adalah penyakit yang menyerang lingkup lebih kecil dibanding pandemi, misalnya satu negara saja, wilayah, atau benua.

Baca juga: 4200 Warga Terdampak PPKM di Kota Palu Dapat Bantuan Beras

Booster vaksin covid19 untuk masyarakat umum mulai 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut akses booster vaksin covid19 untuk masyarakat umum akan dimulai tahun depan.

Ia memastikan pemerintah atur cadangan dana vaksin gratis covid19 di RAPBN 2022. Jumlah alokasi dana untuk vaksin covid19 sebesar Rp3 triliun tahun depan.

“Pemerintah menjamin untuk tetap menganggarkan pengadaan vaksin gratis, sehingga program vaksinasi akan tetap Rp3 triliun,” terang dia.

Pemerintah, lanjut dia, juga membuat ruang untuk program vaksin mandiri tahun depan. Artinya, masyarakat akan memiliki opsi vaksin berbayar mulai 2022.

Baca juga: Pemda Diminta Genjot Strategi Testing dan Tracing Covid19

“Untuk mereka yang akan melakukan boosting akan dibuka ruang tahun depan,” tuturnya.

Selain pemerintah atur cadangan dana vaksin gratis covid19 di RAPBN 2022, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp77 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) klaster kesehatan tahun depan.

Mayoritas dana atau sebesar Rp20 triliun digunakan untuk penanganan covid19. (**)

Baca juga: Parigi Moutong Beri Bantuan Beras 2 Ton untuk Warga Isoman

...

Artikel Terkait

wave

Menkes: Manajemen Stok Vaksin Dilakukan Pusat, Bukan Daerah

Menkes meminta Pemda segera menyuntikan vaksin kepada masyarakat. manajemen stok vaksin dilakukan pemerintah pusat, bukan daerah.

Kebijakan Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sulawesi Tengah telah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana tahun 2018.

Walikota Palu Dukung Pemberian Perlindungan Sosial ke ASN

Walikota Palu, Sulawesi Tengah, Hadianto Rasyid mendukung upaya pemberian perlindungan sosial ke ASN dari Korpri dan BPJAMSOSTEK Cabang Palu.

Kejagung Lidik Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia

Kejagung tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi PT Pupuk Indonesia. Kabarnya, sejumlah saksi diundang dimintai keterangan penanganan kasus.

Pegiat Anti Korupsi MAKI Sebut KPK Tidak Seriusi Kasus Harun Masiku

Pegiat anti korupsi MAKI sebut KPK tidak seriusi kasus Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini, hanya beretorika tutupi ketidakmampuan

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;