Pegiat Anti Korupsi MAKI Sebut KPK Tidak Seriusi Kasus Harun Masiku

<p>Foto: Gedung KPK</p>
Foto: Gedung KPK

Gemasulawesi– Pegiat anti korupsi MAKI sebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak seriusi kasus Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini.

“KPK hanya beretorika saja. Apa yang dikatakan KPK hanyalah statement untuk menutupi ketidakmampuannya,” ungkap koordinator pegiat anti korupsi MAKI, Boyamin Saiman, di Jakarta, Rabu 25 Agustus 2021.

Ia menyebut, pernyataan KPK kesulitan tangkap Harun Masiku meskipun sudah mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku. Pegiat anti korupsi MAKI anggap sebagai pernyataan tidak jelas.

Baca juga: Pelaku Ujaran Kebencian Habib Saggaf Aljufri Diancam Penjara Enam Tahun

“Tidak jelas apa maunya, sekadar menutupi ketidakmampuannya dengan cara banyak memproduksi kata-kata,” sebutnya.

KPK tidak seriusi kasus Harun Masiku. Ia mengatakan, memang sejak awal tidak niat menangkap buronan itu. Maka yang ada hanya retorika saja, tidak jelas ‘juntrungnya’.

Baca: Ditemukan Kamar Milik Tunawisma di Dalam Drainase Kota Bandung

Pegiat anti korupsi MAKI pun menduga jika retorika kata dibuat KPK akan terus dilakukan sampai dugaan kasus Harun Masiku terkait suap pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kedaluwarsa dan kasusnya ditutup.

“Sampai rakyat lupa atau hingga kedaluwarsa 16 tahun lagi. Korupsi kedaluwarsa 18 tahun, kasus ini telah berjalan 2 tahun,” ujarnya.

Baca juga: Buron Lapas Perempuan Palu Ditangkap di Parigi Moutong

Selain itu, ia juga menyoroti keseriusan KPK terkait kasus Harun Masiku yang telah melibatkan keterlibatan Interpol. Namun nyatanya tidak ada dalam situs pencarian Interpol.

“Permintaan red notice juga jelas retorika karena nyatanya nama HM tidak tayang di Web Interpol. Diduga ada syarat-syarat belum dipenuhi sehingga dapat dikategorikan tidak serius dan kembali sebatas retorika,” tuturnya.

Baca juga: Pelaku Ujaran Kebencian Habib Saggaf Aljufri Diancam Penjara Enam Tahun

KPK ketahui keberadaan Harun Masiku

Sebelumnya, KPK melalui Deputi Penindakan, Karyoto mengaku telah mengetahui keberadaan buronan Harun Masiku. Posisinya di luar negeri membuat petugas terkendala dalam melakukan penangkapan.

“Hanya saja karena tempatnya tidak di dalam (negeri). Kita mau ke sana juga bingung. Pandemi sudah berapa tahun. Saya sangat nafsu sekali ingin menangkapnya,” tutur Deputi Penindakan KPK Karyoto saat konferensi pers, Selasa 24 Agustus 2021.

Baca juga: Kasus Narkotika Sulteng 2020, BNN Palu Bongkar Enam Sindikat

Ia mengatakan, Ketua KPK Firli Bahuri sempat memerintahkannya bergerak melakukan penangkapan. Hanya saja, diakui kesempatan operasi itu belum ada.

Karyoto menegaskan, KPK terus berupaya memburu Harun Masiku. Sementara sejauh ini, pandemi covid19 pun menjadi salah satu kendala eksekusi penangkapan DPO itu. (**)

Baca juga: Masuk Kota Palu, Warga Sulteng Wajib Bawa Hasil Rapid Tes

...

Artikel Terkait

wave

Ditemukan Kamar Milik Tunawisma di Dalam Drainase Kota Bandung

Petugas saluran air dari Dinas Pekerjaan Umum Bandung, Jawa Barat, temukan kamar milik tunawisma di dalam drainase, saat pembersihan.

Penyanyi Senior Elly Kasim Meninggal Dunia

Penyanyi senior Elly Kasim meninggal dunia. Kabar duka itu beredar lewat pesan singkat yang beredar luas, ungkapan belasungkawa berdatangan.

Diduga Menista Agama, YouTuber Muhammad Kece Ditangkap Polisi

Diduga menista agama lewat kontennya, Youtuber Muhammad Kece ditangkap aparat kepolisian, ia ditangkap di sekitar wilayah Bali.

PPKM Level Empat Diperpanjang, Ini Kebijakan Pemkot Palu

Pemkot Palu, Sulawasi Tengah, longgarkan aktifitas warga namun dengan syarat protokol kesehatan ketat, meskipun PPKM level empat diperpanjang

Hidup Berdampingan Bersama Covid19, Pemerintah Perkuat 3T

Untuk hidup berdampingan bersama covid19 selain perketat protokol kesehatan, Presiden Jokowi mengarahkan soal kajian peta jalan untuk 3T.

Berita Terkini

wave

Sisa Anggaran Parigi Moutong Capai 41 Miliar, Bupati Sebut Terganjal Aturan Dana Pusat

Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menyisakan anggaran 41 miliar rupiah di tengah kondisi jalur Lambunu Palapi yang rusak parah.

Parigi Moutong Genjot Layanan Medis, Stunting, hingga Infrastruktur

Pemda Parigi Moutong merombak anggaran untuk perbaiki fasilitas medis, atasi malaria, stunting, hingga tuntaskan anak putus sekolah.

DPRD Parigi Moutong Sindir Soal Jalan Rusak Yang Ditambal Polisi

Anggota DPRD Basuki kritik keras Pemkab Parigi Moutong akibat infrastruktur buruk hingga polisi harus turun tangan menambal jalan rusak.

Dana CSR Parigi Moutong Gelap, Anggota DPRD Usul Bentuk Pansus

Anggota DPRD Parigi Moutong Mohammad Fadli mengkritik keras tata kelola dana CSR perusahaan yang tidak transparan dan mengusulkan pansus.

Sengkarut Anggaran Parigi Moutong, Dana Non Kapitasi Puskesmas Palasa Belum Dibayar Sejak 2024

Pemda Parigi Moutong menunggak dana non kapitasi Puskesmas Palasa sejak 2024 hingga 2026. Pelayanan kesehatan masyarakat terganggu.


See All
; ;