Menkes: Manajemen Stok Vaksin Dilakukan Pusat, Bukan Daerah

<p>Foto: Illustrasi vaksin covid19.</p>
Foto: Illustrasi vaksin covid19.

Gemasulawesi- Menkes meminta Pemda segera menyuntikan vaksin kepada masyarakat, tanpa khawatir ketersediaan vaksin. Sebab, menurutnya manajemen stok vaksin dilakukan pemerintah pusat, bukan daerah.

“Kekhawatiran Pemda soal stok vaksin dosis kedua, menyebabkan stok cukup banyak sekitar 25 juta dosis vaksin ada di daerah,” ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin, saat konferensi virtual Kemenkes bertema Update Ketersediaan Vaksin Covid19, Selasa 24 Agustus 2021.

Pihaknya mengakui, memang masih perlu dilakukan berbagai perbaikan terkait manajemen stok vaksin.

Baca juga: Pengadaan 3 Juta Dosis Vaksin Sinovac Telan Anggaran 633 milyar

Misalnya, vaksin untuk suntikan dosis kedua, ternyata digunakan saat suntikan dosis pertama.

Bahkan, sebaliknya peruntukan penyuntikan pertama, sebagian ditahan untuk suntikan kedua. 

Selain sengaja menahan stok vaksin kata dia, pihaknya mencatat ada juga daerah memang tidak memiliki stok vaksin.

Baca juga: 291 Ribu Warga Sudah Ikuti Vaksinasi di Sulawesi Tengah

Sebenarnya kata dia, pengiriman vaksin dari provinsi mungkin butuh sehari atau dua hari untuk tiba di kabupaten/kota. Tetapi, pihaknya tidak menampik ada juga vaksin tertahan bahkan lebih dari sepekan lamanya.

“Oleh karena itu, kami membuat transparansi dengan membuka stok nasional sampai ke level kabupaten/kota. Ini ada di website vaksin.kemkes.go.id, ada menunya di kanan atas,” ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Indonesia Target Vaksinasi 100 Juta Dosis

Situs Kemenkes bisa diakses cari info vaksinasi

Dia menuturkan, situs vaksinasi website dari Kemenkes itu berisi tentang proses vaksinasi, hingga stok vaksin.

Menurutnya, data stok vaksin bisa dengan mudah diakses baik Pemda, aparat, Dinas Kesehatan, termasuk wartawan.

Sehingga kata dia, masyarakat bisa membantu Kemenkes mengontrol secara transparan di kabupaten/kota mana saja stoknya tinggi dan kabupaten/kota mana dengan stoknya terendah.

Bahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan data ini tidak 100 persen online, karena data ini membutuhkan disiplin seluruh aparat Pemda untuk memperbarui datanya di sistem Kemenkes SMILE. 

“Kami akan menggunakan data basement ini untuk pengiriman vaksin berikutnya. Karena kalau kelihatan masih ada stok maka kami tidak kirim, habiskan dulu persediaannya,” kata dia.

Baca juga: Covid Poso Sulawesi Tengah Meningkat, Manajemen Akan Tutup RSUD

Dia pun menegaskan, pembaruan data akan sangat penting. Sebab, Kemenkes ingin mengetahui stok vaksin di setiap daerah masih tinggi atau tidak.

Kemudian update data menjadi penentu pengiriman. Pihaknya mengklaim, data di SMILE ini membuat sistem lebih transparan dan bisa saling kontrol.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemda segera briefing dengan Dinas Kesehatan provinsi sepekan sekali, atau dua pekan sekali.

Kemudian, Kemenkes berharap data-data ini bisa digunakan seluruh masyarakat, hingga aparat di daerah untuk mengetahui kondisi stok vaksin. (***)

Baca juga: Berlaku Mulai 24 Agustus, Level PPKM di Daerah Turun

...

Artikel Terkait

wave

Kebijakan Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sulawesi Tengah telah mengambil berbagai kebijakan untuk percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana tahun 2018.

Walikota Palu Dukung Pemberian Perlindungan Sosial ke ASN

Walikota Palu, Sulawesi Tengah, Hadianto Rasyid mendukung upaya pemberian perlindungan sosial ke ASN dari Korpri dan BPJAMSOSTEK Cabang Palu.

Kejagung Lidik Dugaan Korupsi PT Pupuk Indonesia

Kejagung tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi PT Pupuk Indonesia. Kabarnya, sejumlah saksi diundang dimintai keterangan penanganan kasus.

Pegiat Anti Korupsi MAKI Sebut KPK Tidak Seriusi Kasus Harun Masiku

Pegiat anti korupsi MAKI sebut KPK tidak seriusi kasus Harun Masiku yang masih buron hingga saat ini, hanya beretorika tutupi ketidakmampuan

Ditemukan Kamar Milik Tunawisma di Dalam Drainase Kota Bandung

Petugas saluran air dari Dinas Pekerjaan Umum Bandung, Jawa Barat, temukan kamar milik tunawisma di dalam drainase, saat pembersihan.

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;