Pemerintah Diminta Tidak Kenakan PPN 11 Persen Untuk Bapok

waktu baca 2 menit
Ilustrasi Bahan Pokok Kena PPN 11 Persen.

, gemasulawesi – Pemerintah diminta untuk tidak mengenakan 11 persen terhadap barang pokok (), apalagi di waktu bulan suci Ramadhan dan lebaran idul Fitri kebutuhan masyarakat akan bahan pokok mengalami peningkatan.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Asosiasi pengusaha ritel (Aprindo), Roy Nicholas Mandey dalam keterangan tertulisnya Minggu, 3 April 2022.

“Kenaikan itu akan sangat berdampak pada daya beli masyarakat. Pemerintah harus memberikan penjelasan terkait aturan teknis 11 persen untuk kebutuhan , walaupun saat ini belum dikenakan ya,” tuturnya.

Baca: Resmi Diajukan ke DPR, Pungutan PPN Sembako hingga Sekolah

Apalagi kondisi itu kata dia, diperparah dengan terjadinya kenaikan harga jual pada beberapa , BBM dan LPG.

Dengan kondisi itu, jika pemerintah tetap memberlakukan 11 persen untuk akan menekan potensi konsumsi diluar kebutuhan dasar.

“Ini ada 11 barang kebutuhan pokok yang menjadi target pajak seperti, gula, beras/gabah, sayur, buah-buahan, kedelai, cabai, garam, susu, telur bahkan jagung,” ungkapnya.

Baca: Pembelian Sembako Akan Dikenakan Pajak

Ia mengatakan, 11 tersebut sebelumnya mendapatkan pengecualian dalam . Namun melalui UU HPP nomoe 7/2021 sudah dirubah menjadi objek . Walaupun tarif 11 persen belum diberlakukan per 1 April 2022.

Akibat dari diberlakukannya aturan itu akan membuat pedagang pada pasar tradisional menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

“Bayangkan saja akibatnya nanti, pasti berimbas pada tambahan biaya operasional dan akan berakibat terjadi lagi kenaikan harga jual kepada konsumen,” terangnya.

Baca: PPN Bakal Naik Jadi 11 Persen, Harga Makanan dan Minuman Olahan Ikut Naik

Misalkan saja kata dia, harga minyak goreng yang saat ini saja sudah mengalami kenaikan signifikan pasti akan kembali mengalami kenaikan dan berdampak terhadap kenaikan inflasi lebih tinggi disbanding bulan sebelumnya.

Sampai sekarang ini, pebisnis retail masih menanti panduan penerapan (juklak) atau panduan tehnis (juknis) atas UU HPP. Untuk menguraikan lebih detail peralihan atau tambahan tipe barang dasar yang sekarang ini belum terkena PPN 11 %.

Baca: Kabupaten Parigi Moutong Akan Peringati HUT Ke-20

“Kami tentu saja memberikan dukungan UU HPP/21 yang sudah diputuskan pemerintahan dan diratifikasi DPR tahun akhir 2021 kemarin. Tetapi pemerlakukan biaya PPN 11 % di sekarang ini sudahkah pas momentumnya, atau masih bisa dideskresikan sesaat kembali? Untuk menahan public shock sampai sudah aman maksimal,” pungkasnya. (*)

Baca: Rencana PPN Sekolah Pengaruhi Kualitas Pendidikan Indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.