Gemasulawesi– Pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1 April 2022, dari sebelumnya 10% menjadi 11%. Dengan begitu, akan berimbas kepada kenaikan harga jual makanan dan minuman olahan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman mengatakan hal itu, Jumat, 8 Oktober 2021 di Jakarta.
Menurutya, kenaikan harga produk makanan dan minuman dipengaruhi dua hal. Selain kenaikan tarif PPN menjadi 11%, harga jual produk akan naik, karena meningkatnya biaya produksi yang dipengaruhi naiknya harga bahan baku selama pandemi.
Baca juga: Resmi Diajukan ke DPR, Pungutan PPN Sembako hingga Sekolah
“Ketika tahun depan ada penyesuaian PPN, ditambah biaya produksi yang meningkat, saya perkirakan juga akan ada kenaikan harga, karena pada 2020 sampai sekarang, pelaku usaha masih menahan untuk tidak menaikkan harga produk,” kata Adhi.
Adhi menjelaskan, industri makanan dan minuman tengah mengalami lima krisis besar selama pandemi. Krisis berupa krisis kesehatan menyusul penyebaran covid19, dan krisis ekonomi setelah terhentinya berbagai kegiatan masyarakat.
Krisis lainnya, kataya, adalah persoalan logistik seperti kelangkaan kontainer dan kapal, krisis komoditas di mana harganya melambung, serta krisis energi.
Kelangkaan kontainer dan kapal membuat beban industri makin bertambah, selain kegiatan ekspor terganggu, biaya untuk menyewa satu kontainer pun naik sampai enam kali lipat.
Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mencontohkan, kenaikan harga sewa kontainer ekspor sebagai berikut, harga sewa per kontainer menuju Australia dari US$1.200 (Rp17,3 juta) menjadi US$5.000 (Rp72 juta), untuk tujuan Eropa dari US$2.000 (Rp28,8 juta) menjadi US$16.000 (Rp230,4 juta).
Untuk tujuan ke Amerika dari US$3.000 (Rp43,2 juta) menjadi US$ 20.000 (Rp288 juta) per kontainer.
“Dengan situasi yang tidak normal ini, akan banyak perusahaan yang menyesuaikan harga meskipun risikonya akan mempengaruhi penjualannya,” ujar Adhi.
Dia menyayangkan PPN naik menjadi 11%, karena secara umum, pajak untuk bahan pokok, dan produk pangan biasanya lebih rendah jika dibanding barang sekunder.
“Tapi ya sudah, kita pelaku usaha akan mengikuti ini. Memang akan ada penyesuaian harga, jadi mau tidak mau meskipun kecil tetap akan berpengaruh,” ujar dia.
Pemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 11 persen dan membatalkan skema multitarif, seiring dengan pengesahan RUU Harmonisasi Perpajakan menjadi undang-undang.
Kenaikan tarif PPN akan dilaksanakan secara bertahap menjadi 11% pada tahun depan dan 12% pada 2025.
Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kamar dagang dan industri Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang mengatakan, pemerintah mestinya menunggu momentum yang pas untuk menaikkan PPN.
Kenaikan PPN ini, katanya dikhawatirkan akan menurunkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 60% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. (****)
Baca juga: Efisien 25 Persen, Ekspor dari Pelabuhan Pantoloan Kota Palu
