Pemilik Skor Tertinggi SKD CPNS Sulbar Didiskualifikasi

<p>Dok. gemasulawesi.com</p>
Dok. gemasulawesi.com

Sulawesi barat, gemasulawesi – 59 peserta SKD CPNS Sulawesi barat (Sulbar) didiskualifikasi karena disinyalir telah melakukan kecurangan saat pelaksanaan ujian.

Bahkan, peserta SKD CPNS Sulbar yang memiliki nilai skor tertinggi 510 berinisial BTT juga didiskualifikasi oleh panitia pelaksana SKD CPNS.

Kasus dugaan kecurangan tersebut terus bergulir hingga saat ini telah dalam penanganan pihak kepolisian. Sejumlah perangkat komputer yang digunakan peserta juga telah dikirim ke laboratorium forensik Makassar.

Baca juga: BKN Temukan Bukti Dugaan Kecurangan SKD CPNS di Buol

Berdasarkan hasil forensik, diketahui sejumlah komputer milik peserta ada aplikasi remote Zoho Meeting (Zoho Assist) yang terinstal beberapa hari sebelum ujian.

Diskualifikasi peserta dikuatkan dengan surat pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar pengadaan CPNS 2021 oleh panitia seleksi nasional.

Pada lampiran pengumuman halaman 346 tertulis nama BTT dengan keterangan DIS.

Baca juga: SKD CPNS 2019, Ini Titik Lokasi Ujian Dari Beberapa Daerah

BTT mendaftar formasi Perancangan Peraturan Perundang Undangan Biro Hukum Sulbar.

Selain BTT, ada nama 58 nama lainnya mengalami nasib sama, didiskualifikasi karena melakukan kecurangan pada SKD CPNS 2021.

Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai BKD Sulbar Muhammad Hisyam Said memberikan keterangannya.

Ia menegaskan peserta didiskualifikasi secara otomatis dari BKN.

Baca juga: Menteri Tjahjo Kumolo akan Pecat ASN Terlibat Kecurangan Seleksi Calon ASN

“Mereka langsung didiskualifikasi otomatis berdasarkan hasil yang diterbitkan oleh Panselnas dan BKN,” terangnya Selasa 16 November 2021.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar juga telah menyerahkan kasus tersebut ke Polda Sulbar.

Polda Sulbar juga sudah menerima surat laporan BKD sejak tanggal 28 Oktober 2021 lalu.

Hingga saat ini, Polda terus melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus kecurangan SKD CPNS. Beberapa panitia BKD juga sudah dipanggil untuk dimintai keterangan.

Selain itu, Polda kembali melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi alat-alat bukti.

Baca juga: Kemenpan-RB DiMinta Mengulang Seluruh Seleksi CPNS 2021

Hal tersebut, disampaikan Kabag Humas Polda Sulbar Kombes Pol Syamsu Ridwan.

“Pemeriksaan tambahan saat ini dari penyedia perangkat komputer dan laptop pelaksanaan ujian CPNS,” katanya.

Demikian juga dengan rekaman CCTV di gedung PPPK Sulbar juga telah diperiksa. (**)

Baca Juga: 20 Wabin Lapas Parigi Ditemukan Positif Narkoba

...

Tags

Artikel Terkait

wave

Warga Lansia dan Disabilitas Terima Kucuran dana Bansos

Rp400 juta lebih dana Bansos telah dikucurkan ke Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang menyasar warga Lansia hingga distabilitas.

20 Wabin Lapas Parigi Ditemukan Positif Narkoba

Lapas kelas III Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah menemukan 20 Wabin positif menggunakan narkoba saat Sidak.

Pengawasan Orang Asing Program Tahunan Kanwil Kemenkum-HAM Sulteng

Pengawasan orang asing dalam keimigrasian menjadi salah satu program tahunan Kemenkum-HAM Sulawesi tengah (Sulteng).

23 Anak Yatim Piatu Korban Covid-19 di Parigi Moutong Akan Terima Bansos

23 anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya korban Covid-19 di Parigi Moutong, Sulawesi tengah akan terima Bantuan Sosial (Bansos)

BSSN Diminta Audit Forensik Perangkat Seleksi Tes CASN

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diminta lakukan audit forensik sistem dan perangkat yang digunakan dalam seleksi tes CASN.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;