Pemkot Palu Minta Tingkatkan Disiplin Pegawai Demi Kualitas Pelayanan Publik

<p>Ket Foto: Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid (Foto/Facebook Hadianto Rasyid)</p>
Ket Foto: Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid (Foto/Facebook Hadianto Rasyid)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, minta seluruh aparatur sipil negara (ASN) juga non ASN di lingkungan pemerintah daerah itu, untuk tingkatkan disiplin kerja demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Hal itu diungkapkan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid di Palu, Senin 17 Oktober 2022.

“Pemerintah harus hadir saat masyarakat membutuhkan sebagai bentuk kepedulian, maka pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah daerah untuk memperkuat reformasi birokrasi sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah,” ucap Hadianto Rasyid.

Ia menjelaskan salah satu upaya pembinaan pegawai adalah melalui disiplin kerja, kehadiran tepat waktu di tempat kerja dibuktikan dengan absensi, dan evaluasi secara periodik dilakukan oleh masing-masing pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kemudian laporan dikirim ke Wali Kota.

Proses tersebut, kata dia, menghasilkan karakter pegawai yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, selain itu juga menumbuhkan semangat jiwa korsa dan semangat pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan keterampilan dan panutan sebagai aparatur.

“Pembinaan ini menanamkan etos kerja dalam mewujudkan ASN yang berkualitas, berwawasan kebangsaan, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Hadianto.

Baca: Poso Sampaikan Maaf Bongkar Gapura Perbatasan Parigi Moutong

Ia menjelaskan bahwa pembinaan perangkat daerah sejalan dengan cita-cita pemerintah pusat, membuat perubahan penting dalam paradigma dan tata kelola untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dengan karakteristik, integrasi, kinerja tinggi, bebas dan KKN yang bersih.

Menurut dia, nilai inti atau budaya kerja moral harus menjadi dasar untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Palu.

“Dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi dalam upaya membangun budaya kerja yang bermoral, penguatan manajemen perubahan menjadi aspek kuncinya,” pungkas Hadianto. (Dn)

Baca: Dinsos Sulteng Perpanjang Masa Penyaluran BLT BBM

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

Editor: Muhammad Ikhsan

...

Artikel Terkait

wave

Dinsos Sulteng Perpanjang Masa Penyaluran BLT BBM

perpanjang masa proses penyaluran tahap satu, bantuan langsung tunai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan

Poso Sampaikan Maaf Bongkar Gapura Perbatasan Parigi Moutong

Pemerintah Daerah Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah terkait kekeliruan bongkar gapura perbatasan Parigi Moutong yang dilakukan

Bawaslu Parigi Moutong Ingatkan ASN Jaga Netralitas Pemilu

(Bawaslu) Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, ingatkan agar aparatur sipili negara (ASN) bisa menjaga netralitas pemilu

Jurnalis RRI Jadi Korban Geng Motor Saling Serang di Makassar

Jurnalis RRI jadi korban geng motor yang saling serang di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnalis RRI Sarifuddin terluka di tangan

Banjir Merendam Belasan Rumah di Kecamantan Poleang Utara

Banjir merendam belasan rumah di Kecamatan Poleang Utara, Desa Pusuea, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;