Berita Nasional, gemasulawesi – Baik buruk penegakan hukum di Indonesia bergantung pada aparatur penegaknya.
Hal tersebut diungkapkan, Jaksa Agung, ST Burhanuddin dalam acara pelantikan pengurus pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) periode 2022-2024, Rabu 5 Januari 2022.
Baca: Terkait Mangrove, Ketua DPRD Dukung Bupati Parigi Moutong
Ia mengatakan, dalam menegakkan hukum setiap aparatur harus mengedepankan hati nurani meningat hukum itu sendiri bersifat kaku.
“Hati nurani itu menjadi salah satu faktor menentukan dalam penegakan hukum yang bersifat restoratif. Sehingga hukum bisa memberikan rasa keadilan dan manfaat di kalangan masyarakat,” tuturnya.
Baca: Indonesia Diminta Tidak Bergantung dengan Vaksin Impor
Lanjut dia, restoratif dalam hukum lebih mengedepankan dialog dan mediasi dalam hal tindak pidana terhadap pelaku, korban, keluarga pelaku maupun korban dan pihak lain dalam menciptakan kesepakatan.
Jika aparat penegak hukum baik ia yakin, dalam penerapannya tentu akan memberikan rasa keadilan dan manfaat besar, sebaliknya walaupun hukum yang baik sekalipun ditangan aparat penegak hukum yang buruk tentu akan menjadi masalah dalam hal keadilan.
Baca: DKPP Diminta Tingkatkan Peran Penegakan Kode Etik Pemilu
“Profesionalisme dan hati nurani itu penting diperhatikan, menjaga integritas juga harus jadi perhatian dalam melaksanakan tugas,” terangnya.
Ia menekankan, aparat penegak hukum harus membentengi diri dari perbuatan koruptif dan perbuatan tercela lainnya.
Baca: Jaksa Agung Minta Sidang Online Dikaji Ulang
Marwah institusi kata dia, dipertaruhkan dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, jangan sampai tercoreng akibat ulah oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab.
Baca: Tim Seleksi Serahkan Nama Calon Anggota KPU dan Bawaslu
“Saat ini tren kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan sangat baik. Tentu kita tidak boleh berpuas diri disini, sebaliknya ini kita jadikan pemicu semangat dalam berprestasi menegakkan hukum,” pungkasnya. (*/fan)
