DKPP Diminta Tingkatkan Peran Penegakan Kode Etik Pemilu

waktu baca 2 menit
Foto: Suasana sidang DKPP.

Berita nasional, gemasulawesi– Jelang penyelanggaraan Pilpres, Pileg dan Pilkada pada tahun 2024 mendatang, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), diminta meningkatkan peran penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

“Peranan menegakkan kode etik itu sangat penting untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu,” ungkap Sekjen Kemendagri M Hudori di Jakarta, Senin 14 Juni 2021.

Ia melanjutkan, tujuan penegakan kode etik adalah agar pelaksanaan Pemilu 2024 nanti demokratis, terpercaya dan berintergitas.

“Sebagai mitra kerja pemerintah, kami berharap DKPP akan semakin eksis dan aktif dalam mewujudkan demokrasi bermartabat serta berpihak pada rakyat,” sebutnya.

Baca juga: Awasi Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Siapkan Ribuan PTPS

Seluruh pihak, terutama penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

Pasalnya, Pemilu 2024 akan menentukan masa depan Indonesia di tengah tantangan dan tuntutan global yang semakin kompleks.

Baca juga: Didik: Fungsi Media Hampir Serupa DKPP

“Semoga DKPP dapat terus meningkatkan sinergitas dengan berbagai sektor terkait sehingga dapat semakin optimal dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang berintergirtas dan bermartabat,” tuturnya.

Adapun DKPP merupakan lembaga bertugas menangani pelanggaran kode etik pemilu dan berulangtahun ke-9 pada 12 Juni 2021.

Baca juga: Kejaksaan Proses 94 Perkara Pelanggaran Pemilu, Empat Dari Sulawesi Tengah

Dalam peranannya selama 9 tahun, Plt Sekjen DKPP Yudia Ramli mengatakan, DKPP telah memutus sebanyak 1.873 perkara sejak tahun 2012 hingga 2021.

“Sejak tahun 2012 hingga 2021, DKPP telah memutus sebanyak 1.873 perkara dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu,” ucapnya.

Baca juga: DKPP Ajak Pantau Pelaksanaan Pemilu

Baca juga: DPRD Donggala Serahkan Hasil Temuan Pansus ke Kejati

Bahkan, pada masa pandemi Covid 19 ini DKPP memastikan kinerjanya tidak terganggu. Baik pengaduan, persidangan, maupun aktivitas lainnya. DKPP juga telah membuat sejumlah terobosan dalam melakukan pelayanannya.

“Mulai dari pengaduan hingga ke sidang pemeriksaan dan pembacaan putusan secara virtual melalui fasilitas video conference,” tutupnya. (***)

Baca juga: DKPP: Banyak Pelanggaran Kode Etik Pemilu di Sulteng

Baca juga: Disdikbud Minta Mekanisme PPDB Hindari Tatap Muka

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.