Berita parigi moutong, gemasulawesi- Terkait kegiatan pengawasan Tera Disperindag memberi peringatan kepada Pertamina Pombalowo Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah (Sulteng).
“Satu nozzle Pertamina Pombalowo Parigi Moutong Sulawesi Tengah diminta tidak difungsikan sementara,” ungkap Kepala Bidang Pengawasan Barang dan Perlindungan Konsumen Disperindag Parigi Moutong, I Gede W Sudarta, Selasa 5 Mei 2020.
Pasalnya, pada saat pengawasan Tera Disperindag Parigi Moutong Sulteng, satu nozzle milik Pertamina Pombalowo Parigi Moutong, melebihi standar normal.
Terpisah, Kasi Pengawasan Barang Strategis Disperindag Hadriani menjelaskan, sesuai dengan UU nomor 2 tahun 1981 tentang kemetrologian legal, setiap Ukur Timbang Takar (UUTP) itu dan perlengkapan lainnya mesti selalu dilakukan peneraan ulang.
Ketika pengawasan Disperindag Parigi Moutong Sulteng beberapa saat lalu, ada alat ukur yang melebihi batas toleransi atau Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD).
Toleransi penunjukannnya itu, sekitar 0,5 persen. Pihaknya melakukan pengujian itu dengan menggunakan bejana ukur dengan takaran 20 liter milik Disperindag Parigi Moutong.
Ternyata, batas penunjukannya adalah 100 ml. Sedangkan pada saat pengawasan penunjukkannya minus 210 ml, sehingga melebihi batas penunjukan.
Maka, dilakukanlah peringatan ke pengelolanya, nozzle yang melebihi batas toleransi untuk tidak digunakan hingga menunggu peneraan kembali.
Sedangkan berdasarkan surat himbauan, peneraan kembali akan dilakukan pada saat pandemi telah berakhir.
Diketahui, sesuai dengan UU nomor 2 tahun 1981 tentang kemetrologian legal, terbentuklah Penera di Kabupaten dan Kota. Sebelumnya, UU nomor 23, seluruh kebijakan tentang Kemetrologian diserahkan kepada Kabupaten atau Kota.
Untuk peneraan, Disperindag Parigi Moutong sudah punya SKKPTU (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera Tera Ulang), sehingga sudah legal untuk melakukan pelayanan.
Untuk melakukan peneraan, Peneranya mesti memiliki cap tanda tera atau CTP dan Pegawai Berhak (PB).
Untuk Disperindag Parimo Sulteng, pihaknya sebagai Penera sudah mendapatkan pendidikan pengujian Tera melalui Direktorat.
Sementara itu, menurut Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Peneraan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sebuah kebenaran Tera UTTP dan diakhiri dengan pembubuhan cap tanda tera.
Balai Pengujian UTTP memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang dipergunakan untuk kepentingan perdagangan dan industri yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari UTTP yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka Balai Pengujian UTTP memiliki tugas sebagai berikut
Melaksanakan Pengujian Tera UTTP Melakukan pengujian atau penelitan terhadap alat ukur untuk dibandingkan dengan standar sesuai dengan satuan ukur yang berlaku dan dilakukan tenaga ahli atau berhak.
Balai Pengujian Tera UTTP melakukan pengujian dalam rangka pengurusan ijin tanda pabrik untuk alat ukur yang diproduksi dalam negeri dan ijin type untuk alat ukur yang diproduksi dari luar negeri.
Mengembangkan Metode Pengukuran dan Pengujian Tera, seiring dengan perkembangan zaman akan berpengaruh dengan kemajuan alat ukur yang dipergunakan di dalam dunia perdagangan maupun alat ukur yang dipergunakan sebagai standar pengukuran dan pengujian.
Dalam hal ini, Balai Pengujian UTTP akan selalu mengembangkan metode-metode baru baik dalam prosedur pengujian Tera maupun pengembangan standar pengujian sebagai medianya.
BACA JUGA: Puluhan Warga Parigimpu’u Parigi Moutong Tidak Terdata Penerima BLT
Laporan: Muhammad Rafii
