Jakarta, gemasulawesi.com- Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morowali Utara (Morut) diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui proyek pembangunan kantor DPRD Kabupaten Morut tahap I tahun 2018 dikerjakan oleh PT. MGK dengan nilai kontrak setelah addendum senilai Rp9.004.617.000.
BPK telah melaporkan dugaan korupsi pada pembangunan kantor DPRD Morut tersebut merugikan negara/daerah dengan total loss setelah potong pajak senilai RP8.002.327.333.
Baca: Alih Status Pegawai KPK Diharapkan Tidak Hambat Pemberantasan Korupsi
Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) sebelumnya telah menangani kasus tersebut, dan telah ditetapkan empat orang tersangka serta penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan tinggi Sulteng.
Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Ali Fikri melakukan pengambilalihan perkara bersama Direktur Reskrimsus Polda Sulteng, Kombes Ilham Saparona, di Mapolda Sulteng.
Baca: Pembahasan LHP-BPK Parigi Moutong 2020-2021 Diperpanjang
Dalam pengambilalihan perkara dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD Morut itu diikuti dengan penyerahan empat berkas perkara, barang buk beserta dokumen pendukung lainnya.
Baca: 1 Juni 2021, Jabatan Pengawas di Parimo Beralih Fungsi ke Fungsional
“Setelah mengambil alih perkara ini, kerja sama antara Polda Sulteng dan KPK tetap berlanjut. Dukungan, fasilitas, kerja sama beserta kolaborasi penanganan perkara Tipikor bersama Penyidik Polda Sulteng selalu terbuka,” terang Ali Fikri, baru-baru ini.
Kerja sama itu terbuka bukan hanya dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan kantor DPRD di Morut, tetapi juga dalam perkara Tipikor lainnya.
KPK telah melakukan supervisi dan dukungan dalam penanganan perkara ini sejak Tahun 2018.
Baca: Tambah Satu, Pasien Sembuh Covid-19 Morut Sulawesi Tengah Jadi 9 Orang
“Kita sudah melakukan pengecekan fisik bangunan gedung DPRD Morut. Demikian juga dengan pengambilan keterangan ahli-ahli terkait,” tuturnya.
Alasan pengambilalihan perkara ini karena terdapat keadaan lain yang menurut pertimbangan penyidik, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) huruf f UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)
Baca: Asal Morut, Satu Tambahan Positif Corona Baru di Sulawesi Tengah
