PPPK Tenaga Guru, Pemerintah Beri Tiga Kali Jatah Seleksi

<p>Foto: Illustrasi PPPK tenaga guru.</p>
Foto: Illustrasi PPPK tenaga guru.

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah berikan tiga kali jatah kesempatan seleksi PPPK tenaga guru, dilaksanakan pada bulan Agustus, Oktober dan Desember 2021.

“Itu sebagai upaya memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di seluruh Indonesia,” ungkap Menteri Pendidian, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim dalam acara Rakornas Kepegawaian Hybrid Tahun 2021 Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang disiarkan secara daring, Kamis 1 Juli 2021.

Pendaftaran seleksi PPPK tenaga guru itu dibuka selama satu bulan bagi guru honorer di sekolah negeri, serta guru non pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah swasta.

Kemudian, seleksi PPPK tenaga guru juga untuk pegawai honor K2 dan lulusan pendidikan tinggi memiliki sertifikat sebagai pendidik.

“Pengumuman formasi dan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah akan segera dibuka di akhir Juni atau awal Juli 2021,” ujarnya.

Selain itu, Kemendikbud Ristek telah menyediakan materi pembelajaran sebagai persiapan untuk seleksi CASN guru.

Adapun materi pembelajaran itu dapat diakses secara daring di platform guru belajar dan berbagi.

Persoalan tentang kesejahteraan guru honorer juga menjadi perhatian, Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim.

Masalah kesejahteraan guru honorer harus menjadi perhatian bersama. Sebab, saat ini masih banyak guru honorer yang menerima gaji dalam hitungan ratusan ribu saja.

“Kesejahteraan mereka merupakan salah satu PR kita. Tentun kita sering mendengar bahwa banyak honorer yang hanya menerima gaji sebesar Rp 100.000 sampai Rp 350.000 per-bulannya,” tutur Nadiem dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: BNN Sebut Empat Daerah Sudah Terapkan P4GN di Sulawesi Tengah

Hal itu terjadi karena ada perbedaan kemampuan sekolah untuk menggaji para guru honorer.

Masalah lainnya terkait guru honorer yakni tercatat 88 persen guru non Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki sertifikasi di mana 55 persen.

“Di antaranya merupakan guru honorer sekolah negeri. Sudah sangat jelas masih banyak kerjaan yang harus kita kerjakan untuk memperbaiki sistem pendidikan,” tuturnya.

Adapun salah satu cara pemerintah mengatasi masalah kesejahteraan guru honorer yakni dengan membuka pendaftaran seleksi CASN dibuka pada Rabu 30 Juni 2021.

Pendaftaran CASN akan dibuka untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS), calon PPPK tenaga guru, dan calon P3K non guru. Pada pendaftaran CASN 2021, calon P3K guru mendapatkan tiga kali kesempatan mengikuti seleksi. (***)

Baca juga: Lima Kabupaten di Sulawesi Tengah Masuk Zona Merah Covid 19

...

Artikel Terkait

wave

Menaker: 2021-2022 Dicanangkan Sebagai Tahun Program Magang

Kebutuhan meningkatkan kompetensi di tengah produktivitas perusahaan menurun selama pandemi, tahun 2021-2022 dicanangkan sebagai tahun magang

Presiden Ingatkan Polri Bersikap Bijak dan Bertanggungjawab

Dalam melakukan penangkapan dan penggeledaan terkait suatu dugaan kasus, Presiden ingatkan Polri untuk bersikap bijaksana dan wajib akurat.

Polri Berhasil Gagalkan Jaringan Pengedar Ganja Omzet Miliaran

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri berhasil menggagalkan jaringan pengedar ganja omzet miliaran rupiah, seberat 529 kg.

Kementerian PUPR Bangun Jalan Lingkar Kota Kendari

Kementrian PUPR tengah membangun Jalan Lingkar Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang 33 kilometer.

Banggar DPR Sepakati Tidak Cabut Subsidi Listrik 450 VA

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan, telah bersepakat untuk tidak mencabut subsidi listrik 450 VA.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;