Berita nasional, gemasulawesi– Dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terkait suatu dugaan kasus, Presiden ingatkan Polri untuk bersikap bijaksana dan wajib akurat dalam membuat setiap keputusan.
“Saya ingatkan penggunaan kewenangan Polri melakukan penangkapan, melakukan penahanan, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan, dan seterusnya harus dilakukan secara bijak, harus dilakukan secara bertanggung jawab,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, dalam perayaan Hari Bhayangkara ke-75, Kamis 1 Juni 2021.
Presiden ingatkan Polri agar benar-benar presisi dalam menjalankan wewenang yang dimiliki.
Bahkan, bukan hanya tampil tegas dan pandang bulu. Para Bhayangkara juga perlu tampil sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
Presiden ingatkan Polri untuk merujuk perundang-undangan saat membuat kebijakan. Kepolisian juga diminta menjunjung tinggi norma yang berlaku di masyarakat.
Baca juga: Cuaca 30 Juni 2021: Sulawesi Tengah Potensi Hujan Lebat Disertai Petir
“Ingat bahwa negara adalah negara Pancasila, negara demokrasi, negara yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia,” ucapnya.
Baca juga: Ini Program Danlanal di Kampung Bahari Nusantara Parigi Moutong
Harapan Presiden ingatkan Polri, dinilai hanya bisa terwujud jika melakukan pembenahan sumber daya manusia. Pembenahan harus dilakukan mulai dari tahap perekrutan.
Baca juga: Lima Kabupaten di Sulawesi Tengah Masuk Zona Merah Covid 19
Rekrutmen, pendidikan, dan promosi disarankan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta harus mencari karakter yang sesuai dengan tugas-tugas Polri dan menguasai perkembangan Iptek terbaru.
Baca juga: Delapan Warga Curi Kabel PT Telkom di Sigi, Sulawesi Tengah
Sejak Juni 2020-Mei 2021, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menemukan 651 kasus kekerasan Polri terjadi di Indonesia yang diperoleh berdasarkan kanal media informasi, advokasi, serta jaringan di daerah.
Perkara yang terjadi cenderung beragam, mulai dari salah tangkap warga sipil, penyiksaan terhadap kriminal, pembunuhan, pembubaran massa aksi, intimidasi, hingga penembakan. Korban pun beragam, mulai dari warga biasa, dosen, aktivis, hingga anak di bawah umur. (***)
