Berita nasional, gemasulawesi– Dalam kurun waktu dua tahun terakhir utang Indonesia bertambah, untuk penanganan pandemi Covid-19. Berdampak pada bertambahnya rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Tahun ini dan tahun lalu, memang cukup besar porsi kita dari pembiayaan utang,” ujarnya Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowodalam Dialog Jaga Kebugaran Keuangan di Masa Pandemi, Rabu 30 Juni 2021.
Meskipun demikian, sebelumnya pemerintah dapat menjaga rasio hingga 30 persen. Sementara tahun lalu, naik menjadi 38 persen hingga sekarang kurang lebih 41 persen rasio utang terhadap PDB.
Langkah untuk menambah utang Indonesia lantaran pendapatan negara, khususnya dari perpajakan berkurang akibat pandemi covid-19. Sebab, mobilitas masyarakat terbatas sehingga perekonomian pun lesu.
Sementara, belanja negara meningkat untuk membiayai penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
“Pilar utama ekonomi adalah mobilitas, ketika covid-19 langsung turun penerimaan negara, pajak turun padahal belanja meningkat,” terangnya.
Pihaknya mengaku mengalami dilema, sebab di satu sisi butuh revenue lebih besar tetapi tidak tidak memungkinan untuk mengejar peningkatan pajak.
Sementara di sisi lain, pemerintah harus survive, maka ruang fiskal diperlebar, defisit diperlebar hingga menambah utang, agar pembiayaan tersebut yang menutup kebutuhan.
Namun, dipastikan pemerintah tidak akan berlarut dalam utang tersebut. Caranya, dengan membuat skenario pertumbuhan ekonomi yang berbasis penerimaan perpajakan lebih berkelanjutan.
Sebab, pemerintah akan mereformasi sistem perpajakan baik dari sisi regulasi, administrasi, dan sebagainya sehingga semakin banyak orang yang membayar pajak.
“Meskipun utang masih relatif baik, terkendali, aman tapi kami juga berpikir jangan lalu kami menambah utang terus. Namun, kami kelola dengan baik, pemerintah hati-hati menambah utang terus kami kelola dengan baik, kami juga pikirkan skenario ekonomi tumbuh kami harus fokus lagi pada penerimaan pajak yang lebih sustain karena pajak itu gotong royong,” tuturnya.
Baca juga: Delapan Warga Curi Kabel PT Telkom di Sigi, Sulawesi Tengah
Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang Indonesia sebesar Rp6.418,15 Triliun atau setara 40,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per akhir Mei 2021.
Jumlahnya turun Rp109,14 Triliun dalam sebulan terakhir dari Rp6.527,29 Triliun atau 41,18 persen dari PDB pada akhir April 2021. Namun, bila dibandingkan dengan Mei 2020, jumlah utang pemerintah naik Rp1.159,58 Triliun dari Rp5.258,57 Triliun atau 32,09 persen dari PDB.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI khawatir pemerintah Indonesia tidak bisa membayar utang. Pasalnya, rasio utang Indonesia terhadap penerimaan sudah tembus 369 persen atau jauh di atas rekomendasi International Debt Relief (IDR) sebesar 92-176 persen dan rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar 90-150 persen.
“Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar,” tulis BPK dalam ringkasan eksekutif LHP LKPP 2020. (***)
Baca juga: BNN Sebut Empat Daerah Sudah Terapkan P4GN di Sulawesi Tengah
