Pendaftaran CPNS dan PPPK Dijadwalkan Akhir Juni-Juli

<p>Foto: Pendaftaran CPNS 2021.</p>
Foto: Pendaftaran CPNS 2021.

Berita nasional, gemasulawesi– Setelah mengalami penundaan beberapa waktu lalu, pemerintah akan mulai membuka pendaftaran CPNS pada 30 Juni hingga 21 Juli 2021.

Pendaftaran dibuka serempak untuk tiga jalur, yakni CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non-guru, dan PPPK guru.

“Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendaftaran dibuka sekurang-kurangnya tiga minggu kalender,” ungkap Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 29 Juni 2021.

Pendaftaran dilakukan melalui portal sistem seleksi calon aparatur negara atau sscasn.bkn.go.id. Dalam sistem itu tersedia tiga menu utama, yakni pendaftaran CPNS, PPPK non-guru, dan PPPK guru.

Sementara syarat dan ketentuan pendaftaran CPNS tercantum dalam situs SSCASN.

Setelah pendaftaran ditutup, instansi akan melakukan verifikasi seleksi administrasi yang hasilnya akan diumumkan pada 28-29 Juli 2021.

Selanjutnya, pemerintah membuka kesempatan bagi pendaftar yang tidak lolos untuk mengajukan sanggahan. Masa sanggah tersebut, ditetapkan selama tiga hari pada 30 Juli sampai 1 Agustus 2021.

“Kalau sanggahan disampaikan ke BKN, instansi dan BKN wajib menjawab sanggah selama 7 hari sejak batas akhir waktu sanggah,” ujar Suharmen.

Kemudian, pengumuman peserta yang lolos seleksi akan disampaikan berbarengan dengan akhir batas waktu jawaban sanggah.

Baca juga: Polisi Bekuk Pelaku Pengeboman Ikan di Bangkep, Sulawesi Tengah

Pada 25 Agustus sampai 4 Oktober 2021, BKN akan mengadakan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Hasil SKD diumumkan pada 17-18 oktober 2021.

Setelah pelaksanaan SKD, BKN akan meminta peserta melakukan registrasi ulang untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB), yang pada 8-29 November. Setelah itu, BKN akan menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB pada 15-17 Desember 2021.

Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 18-19 Desember, dan pemerintah akan kembali membuka masa sanggah bagi peserta yang tidak lolos seleksi pada 20-22 Desember. Karena itu, pengumuman final setelah pasca-sanggah dilakukan pada 30-31 Desember 2021.

Bagi peserta yang lulus seleksi CPNS, jadwal pengisian daftar riwayat hidup dilakukan lewat aplikasi mulai 1-18 Januari 2022. Sedangkan usul penetapan NIP CPNS dan PPPK dilakukan pada 19 Januari hingga 18 Februari 2022. (***)

Baca juga: Wapres Minta Tempat Wisata Papua Ada Musholla dan Makanan Halal

...

Artikel Terkait

wave

Indonesia Diminta Tidak Bergantung dengan Vaksin Impor

Menko PMK, meminta Indonesia tidak tergantung dengan vaksin impor untuk memenuhi kebutuhan program vaksinasi kepada masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Bergantung Pada Pelaksanaan Vaksinasi

Wealth Management Head, Bank OCBC NISP menyebut para investor saat ini sedang menantikan data pertumbuhan ekonomi lebih baik kuartal II 2021.

RUU HKPD, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Pelosok

RUU HKPD, dilakukan sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, Terdapat empat tujuan dari undang-undang

Kemenag Jadwalkan Sidang Isbat Tentukan Hari Raya Idul Adha 1442 H

Kemenag akan menggelar sidang Isbat untuk menentukan hari raya Idul Adha sekaligus Zulhijah 1442 Hijriah pada Sabtu 10 Juli 2021 mendatang.

KKP dan Kemenhub Teken MoU Pengembangan Pelabuhan Ambon Baru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) KKP dan Kementerian Perhubungan menyepakati Nota Kesepahaman pengembangan Pelabuhan Ambon Baru.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;