Berita nasional, gemasulawesi– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali disinggung PPN warga miskin ke DPR. Ia menyebut sistemnya multitarif.
“Digadang-gadang akan membantu masyarakat rentan dan miskin,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam webinar J-PAL SEA, Rabu 30 Juni 2021.
Penetapan sistem multitarif PPN warga miskin, buat golongan inklusif atau di bawah garis kemiskinan dapat ditetapkan nol persen untuk penarikan pajak mereka. Dan akan menyesuaikan dengan jumlah pendapatan. Namun untuk jenis barang/jasa masih didiskusikan bersama DPR.
Dalam materi yang disampaikan kepada DPR, pemerintah menetapkan rentang PPN warga miskin dari 5 persen hingga 25 persen, dengan tarif PPN umum dinaikkan dari 10 persen menjadi 12 persen.
Baca juga: Lima Kabupaten di Sulawesi Tengah Masuk Zona Merah Covid 19
Kenaikan tarif dilakukan pihaknya, lantaran Indonesia adalah salah satu negara dengan pemungutan pajak terendah.
Tarif PPN sebesar 10 persen yang berlaku saat ini disebut lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen.
“Sebenarnya hal tersebut terjadi karena kita melakukan banyak pengecualian terkait pajak sendiri,” tutur dia.
Tercatat, ada sekitar 4 kelompok barang dan 17 kelompok jasa bebas PPN.
Terlalu banyak pengecualian PPN terhadap barang/jasa membuat distorsi dan ketimpangan kontribusi sektor usaha pada PDB.
Kenaikan PPN yang akan dilakukan, bukan berarti pemerintah tidak memihak. Meski PPN pada barang/jasa tertentu naik, pihaknya akan tetap menjaga masyarakat miskin dengan subsidi-subsidi menggunakan instrumen belanja negara.
Baca juga: Pemda Ajak Warga Sukseskan Reforma Agraria di Parigi Moutong
Hal ini juga berlaku untuk layanan publik yang krusial, seperti jasa pendidikan dan jasa kesehatan.
Diketahui, sekitar 20 persen dari APBN digelontorkan pemerintah untuk memberi bantuan pendidikan, mulai dari beasiswa hingga subsidi kuota internet pada saat pandemi.
Subsidi yang langsung menyasar kepada orang miskin akan lebih adil dibanding memberikan PPN nol persen yang bisa dinikmati semua orang.
“Tapi untuk membelanjakan secara cukup kita butuh pendapatan dari pajak. Dan semua ini kita akan membahasnya dulu. Implementasi bergantung pada seberapa cepat pemulihan ekonomi,” tutupnya. (***)
Baca juga: Walikota Serahkan 181 Sertifikat Tanah Program PTSL Kota Palu
