Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah saat ini tengah memfokuskan penggunaan APBN untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Konsentrasi itu dilakukan melalui refocusing anggaran di masing-masing kementerian, yang telah diserahkan Kementrian Keuangan.
“Pada 2021, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) baru saja diberikan Presiden, kita sudah diminta melaksanakan refocusing anggaran yang selanjutnya diserahkan ke Kementerian Keuangan,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa 29 Juni 2021.
Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi memungkinkan pagu APBN untuk sejumlah kementerian dan lembaga kembali mengalami pengurangan. Sebab, kondisi ini tidak bisa dihindari saat ini, dan harus dicarikan solusi.
Baca juga: Tiga Puskesmas di Parigi Moutong Resmi Beroperasi
“Kita harus sabar walau anggaran harus dikurangi. Yang penting niat kita baik, pemerintah melakukan pengurangan anggaran untuk penyelesaian persoalan yang tenagh dihadapi saat ini,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Samsurizal: Isu Tanah Potensi Nikel Menyesatkan
Refocusing anggaran telah berlangsung sejak 2020 kemarin, kementerian dan lembaga didorong untuk mengkonsentrasikan anggarannya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk penanganan pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi negara.
Baca juga: BPKP Gelar Bimtek Manajemen Risiko di Parigi Moutong
Revisi anggaran telah disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk selanjutnya disalurkan ke masing-masing kementerian yang menangani Covid-19. Meski menghadapi tantangan yang berat, persoalan dalam menangani krisis bukan hanya perihal mengelola anggaran saja.
Baca juga: Vaksinasi Massal Morowali Utara, Target Seribu Orang Per Hari
Hal-hal lain seperti kontroversi soal penanganan pandemi, juga turut menjadi perhatian pemerintah. Misalnya, adanya ketidakseragaman pendapat dokter soal keputusan pemerintah tentang pelaksanaan lockdown.
Baca juga: Bea Cukai Bangun Rumah Sakit Paru Karawang dari Uang Cukai Tembakau
“Dokter IDI bilang harus lockdown, tapi ada dokter lain bilang jangan lockdown. Ini bagi pemerintah jadi masalah. Tapi kita tetap harus mengambil keputusan untuk mengatasi kondisi saat ini,” tutupnya. (***)
Baca juga: Bapenda Dinilai Lambat Distribusi Karcis Retribusi Pasar Parigi Moutong
