Protes PPKM Level Empat: Walikota Palu Bisa Beri Kelonggaran

<p>Foto: Illustrasi PPKM level-empat</p>
Foto: Illustrasi PPKM level-empat

Gemasulawesi– Mendapat protes PPKM level empat dari beberapa pedagang, Walikota Palu sebut bisa beri kelonggaran dengan beberapa persyaratan mesti dipenuhi.

“Itu bisa saja dilakukan pemerintah. Dengan catatan para pedagang disiplin menerapkan Prokes saat menggelar dagangannya,” ungkap Walikota Palu, H Hadianto Rasyid, saat menerima penyampaian protes PPKM level empat dari sejumlah pedagang di Kota Palu, Kamis 5 Agustus 2021.

Baca juga: Senin, PPKM Level Empat Mulai Berlaku di Kota Palu dan Morowali Utara

Prokes dimaksud adalah membatasi jumlah pengunjung sebesar 30 persen dari kapasitas lapak. Mengatur pembeli untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan mengenakan masker.

“Jika bisa berkomitmen melaksanakan hal itu, maka kelonggaran bisa diberikan mulai tanggal 10 Agustus 2021,” tuturnya.

Kelonggaran belum dapat dilakukan saat ini karena edaran pengetatan PPKM Level empat sudah terlanjur diterbitkan hingga tanggal 9 Agustus 2021.

Sebaliknya jika pedagang tidak bisa berkomitmen terhadap hal itu, maka dengan sangat terpaksa, pemerintah akan menutup kembali kegiatan pedagang untuk membuka usahanya.

Baca juga: Kampung Tangguh Kota Palu, Inovasi Ditengah Pandemi

“Secara pribadi saya sangat prihatin dengan pembatasan itu. Namun disisi lain, pemeritah daerah harus tetap berusaha keras untuk mengendalikan penyebaran covid19,” sebutnya.

Disisi lain pula, jika pemerintah daerah tidak melaksanakan PPKM, maka akan ada sanksi diberikan kepada kepala daerah dari pemerintah pusat.

Makanya, saat ini pemerintah dan masyarakat harus bersinergi agar Kota Palu bisa segera keluar dari zona PPKM level empat dengan cara mematuhi seluruh aturan Prokes.

Baca juga: Banggai Upayakan Ketersediaan Ruang Perawatan Pasien Covid19

Pedagang mengaku siap jalankan pesyaratan walikota

Menanggapi arahan Walikota Palu, para pedagang protes PPKM level empat mengaku siap melaksanakan hal itu.

“Kami berkomitmen akan meneruskan arahan Walikota Palu kepada seluruh pedagang di Hutan Kota berjumlah 120 pedagang,” ungkap Fahri, seorang pedagang yang hadir.

Ia bahkan menyebut, akan turut mensosialisasikannya kepada pedagang yang lainnya.

Kedatangan para pedagang ini dipimpin Bhabinkamtibmas setempat, Muhammad yang juga menjadi ketua RT di kompleks Hutan Kota. (**)

Baca juga: PPKM di Kota Palu, Pemkot Tiadakan Penyekatan Pos Perbatasan

...

Artikel Terkait

wave

Sekda Minta Perketat Penanganan Lima Klaster Covid19 Parigi Moutong

Sekda Parimo, Sulawesi Tengah, Zulfinasran Ahmad meminta Tim Satgas kembali memperketat penanganan lima klaster covid19 menekan laju pandemi.

Satgas Sebut Lonjakan Kasus Covid19 Meningkat di Luar Pulau Jawa

Satgas sebut lonjakan kasus covid19 meningkat di luar Pulau Jawa selama tiga minggu berturut-turut. di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

Polisi Belum Tahan Dokter Tersangka Kasus Pencabulan Perawat di Sumbar

Aparat kepolisian belum tahan NH (43) dokter tersangka kasus pencabulan perawat di Sumbar, karena penyidik terpapar virus covid19.

640 Dokter Gugur Akibat Covid19, Terbanyak di Jawa Timur

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) catat 640 dokter gugur akibat covid19, terbanyak di Provinsi Jawa Timur, tersebar di sembilan provinsi.

Pelaku Ujaran Kebencian Habib Saggaf Aljufri Diancam Penjara Enam Tahun

Kepolisian menyebut WL alias W (27) pelaku ujaran kebencian Habib Saggaf Aljufri Ketua Utama Alkhairaat, diancam penjara enam tahun.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;