Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK

<p>Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK</p>
Proyek Infrastruktur Jalan Parigi Moutong Langganan Temuan BPK

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi.com- Terkait, seringnya pekerjaan infrastruktur jalan menjadi langganan temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP-BPK). Pansus LHP-BPK DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), memanggil Badan Inspektorat daerah untuk dimintai keterangannya.

Anggota Pansus DPRD Parigi Moutong, Muhammad Fadli, menjelaskan, perlu untuk didalami apa persoalan yang mendasar sehingga pekerjaan infrastruktur jalan kerap menjadi langganan temuan oleh BPK.

Baca: BPK RI Perwakilan Sulteng Periksa Alokasi Anggaran Vaksinasi dan Vokasi

“Kita merugi kalau ini terus terjadi setiap tahun. Mungkin kerugiannya bisa dikembalikan. Tetapi bagaimana dengan kualitas pekerjaannya? Berapa lama bisa dinikmati oleh masyarakat hasil kerja dengan kualitas dibawah standar?” tanya Fadli, dalam rapat Pansus LHP-BPK Selasa, 8 Februari 2022.

Untuk itu ia menyarankan, Pansus LHP-BPK untuk menunda memanggil instansi terkait pekerjaan, tetapi sebaiknya memanggil pihak Inspektorat sebagai Lembaga pengawas internal pemerintah daerah.

Inspektorat kata dia, penting dimintai keterangannya terkait upaya yang telah dilakukan dalam proses pengawasan secara internal.

“Karena kejadiannya berulang, tentu ada yang salah dan patut untuk diperbaiki. Kita dalami bersama dulu apa yang mendasari persoalan ini,” terangnya.

Baca: BPKP Minta Pemda Koordinasi Terkait Pengelolaan Keuangan Beresiko Hukum

Lanjut dia, jika bisa didapatkan persoalan mendasar terkait temuan berulang dalam pekerjaan infrastruktur jalan, maka diharapkan bisa dibenahi dengan baik sehingga tidak terus terjadi temuan yang sama.

Sementara itu, Ketua Pansus LHP-BPK, H. Suardi, mengatakan, pihak inspektorat belum bekerja maksimal dalam mengatasi persoalan temuan berulang ini.

“Seandainya, tupoksi Inspektorat jalan dengan baik, tentu hal seperti ini sulit untuk terjadi berulang,” ungkapnya.

Terkait temuan berulang ini kata dia, akan menjadi catatan khusus bagi Pansus LHP-BPK DPRD Parigi Moutong. Ia sepakat dengan pernyataan Fadli sebelumnya, pengembalian sejumlah uang tidak merubah kondisi pekerjaan itu menjadi lebih baik, malah meninggalkan hasil buruk yang dipastikan tidak akan bisa dinikmati lama oleh masyarakat Parigi Moutong. (wn/fan)

Baca: Jokowi Harap Cara Kerja BPK Menyesuaikan Situasi Pandemi

...

Artikel Terkait

wave

Ribuan Massa Kembali Menggelar Aksi Demo Tolak Tambang di Kasimbar

Aksi demo tolak tambang di gelar di Kecamatan Kasimbar, Parigi Moutong, aksi tersebut diikuti ribuan massa.

Parigi Moutong Berduka, Kehilangan Salah Satu Putra Terbaiknya

Parigi moutong kehilangan salah seorang putra daerah terbaik seorang tokoh tua berpengaruh khususnya di wilayah Kecamatan Parigi, Asmir Ntosa.

5.500 Hektar Sawah di Parigi Moutong Uji Coba Program IP 400

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Parigi Moutong uji coba 5.500 hektar terapkan program indeks pertanaman (IP) padi 400.

Ini Perkembangan Penerbitan SK PPPK Parigi Moutong Menurut BKPSDM

Hampir sebulan selesai pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi calon PPPK guru, bagaimana kabar penerbitan SK PPPK guru Parigi Moutong?

Harga Jual Minyak Goreng di Parigi Moutong Masih di Atas Rp 14 Ribu

Minyak goreng masih dijual dengan harga di atas Rp 14 ribu per liter pasar tradisional di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi tengah.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;