BPK RI Perwakilan Sulteng Periksa Alokasi Anggaran Vaksinasi dan Vokasi

waktu baca 2 menit
Foto: Gedung BPK. BPK RI Perwakilan Sulteng Periksa Alokasi Anggaran Vaksinasi dan Vokasi.

Gemasulawesi– Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah mulai periksa alokasi anggaran pemerintah provinsi untuk kegiatan dan vokasi.

“Sistem periksaan BPK ditujukan terhadap dampak yang dihasilkan melalui alokasi anggaran pemerintah,” ungkap Ketua dan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan , Rony Mahardiani, Selasa 19 Oktober 2021.

Menurut dia, BPK periksa anggaran dan pendidikan Vokasi, untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dicapai pemerintah daerah.

Baca juga: DPRD Nilai Positif Penyiapan Tenaga Kerja di Parigi Moutong

Rencananya kata dia, tim pemeriksa akan melaksanakan pemeriksaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang melaksanakan kegiatan itu.

Sementara itu, Gubernur H Rusdy Mastura mengatakan, untuk pelaksanaan pendidikan vokasi sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur akan dilaksanakan dengan peningkatan peran Balai Latihan Kerja (BLK).

Baca juga: BPK Periksa Belanja Dana Penanggulangan Covid-19 Kota Palu

Kedepan kata dia, BLK diharapkan dapat mengambil peran untuk memberikan pendidikan keterampilan sesuai kebutuhan angkatan kerja dibutuhkan.

Kemudian, akan dibentuk setiap Kecamatan SMU Plus  sehingga setiap diharapkan ada 1 kelas yang memberikan pelatikan keterampilan khusus berdasarkan kebutuhan perusahaan di daerah.

Baca juga: Pendidikan Vokasi di Sulawesi Tengah Solusi Penyediaan SDM

“Saya akan menarik SK untuk penarikan sumbangan pendidikan bagi peserta didik, untuk mewujudkan pendidikan gratis,” kata dia.

Pada kesemapatan itu juga, Gubernur menyampaikan untuk meningkatkan pendidikan olahraga pada sekolah dan pembinaan olahraga di melalui anggaran pembinaan berkelanjutan.

Baca juga: Parimo Buka Penerimaan Peserta Didik Vokasi Kelautan dan Perikanan

Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Dengan ada pembinaan dari BPK, diharapkan meningkatkan kualitas, fungsi dan manfaat anggaran pemerintah daerah, karena kualitas fiskal daerah masih rendah, pendapatan asli daerah juga rendah.

“Makanya saya akan bertemu Menteri ESDM untuk melakukan sinkronisasi dalam rangka peningkatan fiskal daerah,” pungkasnya. (***)

Baca juga: KKP Segera Resmikan Pendidikan Vokasi Parigi Moutong

Baca juga: Terduga Pencuri Kotak Amal Masjid di Parimo Terancam Penjara 7 Tahun


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.