Gemasulawesi– Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM, menilai pemberian remisi ke Napi korupsi, tidak tepat.
Sebanyak 214 Napi korupsi di momen perayaan kemerdekaan RI ke-76 tahun, tidak tepat mengingat kejahatan itu masuk ke dalam kategori luar biasa atau serius.
“Korupsi dianggap sebagai kejahatan serius memiliki dampak merusak yang besar. Sehingga, menurut saya pemberian remisi itu tidak tepat diberikan kepada narapidana korupsi,” ungkap Pukat UGM, Zaenur saat dihubungi, Kamis 19 Agustus 2021.
Baca juga: 160 Napi di Parigi Moutong Diusulkan Dapat Remisi HUT RI
Poin penting lainnya, Pukat UGM Zaenur mempertanyakan apakah remisi ke Napi korupsi diberikan sudah sesuai dengan aturan dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Dia mengkritik Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), tidak membuka identitas 214 narapidana korupsi penerima remisi.
Dalam aturan dimaksud, remisi ke Napi korupsi bisa dilakukan asal memenuhi syarat seperti mendapat status Justice Collaborator (JC).
Atau bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.
Baca: Bupati: Nakes di Kabupaten Buol Bersedia Kembali Bertugas
“Jadi, tanpa adanya persyaratan dipenuhi oleh napi korupsi, maka pemberian remisi itu merupakan satu tindakan yang bertentangan dengan hukum,” kata dia.
Pemberian remisi ke Napi korupsi juga menghilangkan efek jera. Hal itu merupakan kerugian di tengah komitmen bangsa dalam memberantas korupsi.
“Pukat mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan remisi. Jika mereka dengan mudah diberikan remisi, maka akan menghilangkan efek jera dalam upaya pemberantasan korupsi,” ucap Zaenur.
Baca juga: 138 Napi Dapat Remisi di Parigi Moutong, Satu Orang Bebas
Empat Napi dapat remisi bebas momen perayaan Kemerdekaan RI ke 76
Pemerintah dalam momen perayaan Kemerdekaan RI ke 76 tahun memberikan remisi bagi 214 narapidana korupsi. Empat orang di antaranya langsung bebas.
Pemberian remisi terhadap 134.430 narapidana dan anak dengan 2.491 orang di antaranya langsung bebas murni.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menegaskan, pemberian remisi bukan serta-merta kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas.
Tetapi instrumen untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan motivasi diri, dalam proses reintegrasi sosial serta melakukan internalisasi dan implementasi nilai-nilai pembinaan, yang diperoleh sebagai modal untuk kembali ke masyarakat. (***)
Baca juga: 15 Napi Lapas Klas III Parigi Dapat Remisi Khusus Natal 2020
