Puluhan Ribu Jiwa di Kalimantan Tengah Terdampak Bencana Banjir

<p>Foto: Puluhan Ribu Jiwa di Kalimantan Tengah Terdampak Bencana Banjir</p>
Foto: Puluhan Ribu Jiwa di Kalimantan Tengah Terdampak Bencana Banjir

Gemasulawesi– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 15.911 KK dengan 25.443 jiwa terdampak banjir melanda wilayah Kalimantan Tengah, Rabu, 8 September 2021.

“Menurut laporan BPBD setempat, saat ini kondisi di jalan lintas provinsi-kabupaten masih tidak bisa dilewati untuk kendaraan roda empat. Ruas jalan masih digenangi banjir,” ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, dalam keterangan resminya, Kamis 9 September 2021.

Dia mengatakan, pemerintah Kabupaten Katingan saat ini menetapkan status tanggap darurat banjir sejak 24 Agustus hingga 23 September 2021.

Baca juga: Banjir di Tolitoli, 350 KK Mengungsi

Bencana banjir itu, merendam 13 kecamatan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Selain itu, sebanyak 15439 unit rumah, 67 unit tempat ibadah, 78 unit fasilitas pendidikan, 36 unit fasilitas kesehatan, 40 unit perkantoran 19 pos PPKM, dan 794.100 hektar luas wilayah juga ikut terdampak.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan BPBD Kabupaten Katingan, Andi B. Baron mengatakan, total pengungsi saat ini tercatat 112 jiwa.

“Untuk data sementara, total pengungsi sampai saat ini yang tersebar di titik pengungsian sebanyak 112 jiwa. Namun, pendataan akan terus kami lakukan dan kemungkinan masih bertambah,” ujar dia.

BPBD Katingan mendirikan tenda pengungsian di empat titik yakni dua tenda di Kelurahan Kasongan Lama, 1 tenda di Desa Banut Kalanaman, dan satu unit tenda di Desa Petak Bahandang, Kecamatan Tasik Payawan.

Tim BPBD Kabupaten Katingan juga terus memantau perkembangan di lapangan. Masyarakat diimbau lebih meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan mengamankan anggota keluarga termasuk harta benda.

Masyarakat juga diimbau untuk waspada terhadap aliran listrik dan kabel yang terendam air dan menerapkan protokol kesehatan di area pengungsian.

Saat ini, BPBD setempat mencatat sejumlah wilayah yang terdampak banjir yakni Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Marikit, dan Kecamatan Sanaman Mantikei.

Kemudian, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Katingan Kuala, dan Kecamatan Mendawai.  (***)

Baca juga: Sejumlah Titik Pengungsi Majene-Mamuju Kekurangan Stok Makanan

...

Artikel Terkait

wave

Pemerintah Tanggung Pemulsaran Jenazah Napi Korban Kebakaran di Tangerang

Menteri Yasonna H Laoly, menyebutkan pemerintah akan menanggung pemulasaran, identifikasi jenazah kebakaran Lapas Kelas I Tangerang

Mensos Tri Risma Minta Pemerintah Daerah Perbarui Data Kemiskinan

Menteri Sosial Tri Risma meminta pemerintah daerah memperbarui data kemiskina agar penyaluran bantuan pemerintah bisa tepat sasaran.

Badan Standar Nasional Pendidikan Diganti Dewan Pakar

Pemerintah ganti Badan Standar Nasional Pendidikan dengan DPSNP atau Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan namun, perlu penyerapan aspirasi

Lapas Klas I Tangerang Terbakar, 41 Tahanan Meninggal

Lapas Klas I Tangerang, Banten, terbakar Rabu 8 September 2021 dini hari. Info sementara, 41 tahanan meninggal, dan 81 korban luka-luka.

Warga Bikin Petisi Tolak Kartu Vaksinasi, Kementerian Kesehatan Prihatin

Kemenkes prihatin langkah anggota masyarakat menginisiasi dan menandatangani petisi membatalkan syarat sertifikat vaksinasi Covid19 masuk mal.

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;