Puluhan Ribu KPM di Kota Palu Terima Tambahan Bantuan Beras

<p>Foto: Illustrasi tambahan bantuan beras.</p>
Foto: Illustrasi tambahan bantuan beras.

Gemasulawesi– Dinas Sosial mulai menyalurkan tambahan bantuan beras kepada puluhan Keluarga Penerima Manfaat atau KPM di Kota Palu, Provinsi Sulteng.

Puluhan ribu KPM masuk Program Keluarga Harapan (PKH). Sekitar 6000 keluarga diantaranya merupakan penyintas bencana gempa, tsunami dan likuefaksi.    

“Jumlah keseluruhan penerima PKH mendapat bantuan beras sebanyak 10 kg per keluarga dari pemerintah pada masa PPKM sebanyak 16022 keluarga,” ungkap Kepala Dinas Sosial Kota Palu Romi Sandi, di Kota Palu, Sabtu 31 Juli 2021.

Baca juga: Parimo Salurkan 1200 Ton Beras untuk KPM PKH

Pihaknya mencatat angka realisasi mencapai penyaluran tambahan bantuan beras, sebanyak 12585 KPM di Kota Palu atau sekitar 78,55 persen.

Dia berharap sebelum PPKM berakhir, persentase penyaluran dapat mencapai angka 100 persen.

Baca juga: Bulog Salur Bantuan Beras Keluarga Terdampak Covid 19 Sulawesi

“Kami sudah meminta pendamping PKH di setiap kelurahan membantu mempercepat penyaluran bantuan beras kepada KPM,” sebutnya.

Bantuan terdampak pandemi covid19

Baca juga: Mendagri Minta Kepala Daerah Bantu Masyarakat Kesulitan

Penyintas bencana itu, juga menerima bantuan beras dari pemerintah pada masa PPKM terdampak pandemi covid19.

“Kurang lebih 6000 warga penyintas menerima bantuan beras. Dan saat ini sedang proses penyaluran di 46 kelurahan di Palu,” katanya.

Baca juga: Oknum Pendamping PKH Parigi Moutong Jadi Tersangka

Pembagian bantuan beras kata dia, sangat membantu bagi penyintas bencana yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara.

“Tentu warga penyintas membutuhkan bantuan ini. Belum selesai bencana alam menimpa, sekarang bencana non-alam pandemi covid19 melanda,” tuturnya.

Baca juga: Perum Bulog Jawa Timur Salurkan Bantuan Beras ke Ribuan KPM

Baca juga: Sulawesi Tengah Siapkan Bonus Atlet Peraih Emas di PON XX Papua

Sebagai penyediaan dan penyaluran bantuan beras untuk warga selama PPKM dilakukan bekerja sama dengan Perum Bulog Sulteng.

“Kami mengupayakan bantuan sosial ini selesai tersalurkan sebelum penerapan PPKM berakhir pada tanggal 2 Agustus 2021,” pungkasnya. (***)

Baca juga: Penerima Bansos Tunai dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kg

Baca juga: PPKM di Kota Palu, Pemkot Tiadakan Penyekatan Pos Perbatasan

...

Artikel Terkait

wave

Lapas Olaya Tolak Tahanan Titipan Polisi dan Jaksa

Lapas kelas III Olaya, Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, tolak tahanan titipan Kepolisian dan Kejaksaan untuk antisipasi covid19.

Polisi Bentuk Tim Penanganan Kasus Kejahatan Pandemi Covid19

Polres Parigi Moutong (Parimo), Provinsi Sulawesi Tengah, telah membentuk tim penanganan beberapa kasus kejahatan pandemi covid19.

DPRD Minta Pemprov Review Sertifikat Vaksin Syarat Perjalanan

Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Alfred Tonggiro minta Pemprov Sulawesi Tengah review sertifikat vaksin syarat perjalanan saat PPKM.

Stok Vaksin Covid19 Akan Kembali Normal Agustus

Dinas Kesehatan Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah memastikan stok vaksin Covid19 di sejumlah fasilitas kesehatan kembali normal.

Hasil Swab Pasien Covid19 di Parigi Moutong Bukan Rekayasa

Juru bicara Satgas Parimo, Sulawesi Tengah, Irwan, hasil Swab pasien covid19 di sejumlah fasilitas kesehatan, bukan hasil rekayasa.

Berita Terkini

wave

Misteri Ongka: Mengapa Satu Tersangka Sabu "Menguap" dari SPDP Polda Sulteng?

Nama Robi tak tercantum dalam SPDP kasus sabu Parigi Moutong meski sempat diamankan bersama barang bukti. Pelepasannya oleh Ditresnarkoba

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.


See All
; ;