Realisasi Pembangunan Kawasan Perikanan Halal di Banggai

<p>Ket Foto: Nelayan sedang menangkap ikan (Ilustrasi Gambar)</p>
Ket Foto: Nelayan sedang menangkap ikan (Ilustrasi Gambar)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan halal di wilayah Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan banggai Kepulauan, terkait Hal itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah mengupayakan agar segera mempercepat proses pembangunannya.

Tenaga ahli Gubernur Sulawesi Tengah M. Ridha Saleh mengatakan, realisasi pembangunan kawasan perikanan halal saat ini dalam tahap survei dan penyiapan lahan.

“Studi kelayakan dilakukan oleh tim dari pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait lainnya,” ucap Ridha Saleh.

Ridha Saleh mengatakan, pengembangan kawasan industri perikanan halal merupakan implementasi dari visi Pemprov Sulawesi Tengah yaitu pembangunan Sulawesi Tengah yang pesat menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih besar.

Pemerintah Provinsi, kata dia, bertemu dan juga menyampaikan usulan pengembangan kawasan industri perikanan halal kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta.

“Saat itu Menteri Trenggono sangat tertarik dengan usulan dari pak gubernur,” ucap Ridha Saleh.

Menteri Trenggono menanggapi positif usulan tersebut, katanya, dengan mengirimkan tim untuk melakukan peninjauan lokasi dan kabupaten yang diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tengah.

Ia mengatakan, saat ini sedang disusun studi kelayakan dan penyiapan lahan.

Baca: Keluarga Sambut Kepulangan Jamaah Haji Parigi Moutong

Ia menjelaskan, Pemprov Sulawesi Tengah melalui Gubernur Rusdy Mastura telah meneruskan pembangunan tersebut ke Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Investasi, bahkan Wakil Presiden. Karena itu, kata dia, pengembangan Kawasan Industri Perikanan Halal Banggai mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.

“Hal ini sejalan dengan Sulawesi Tengah yang menjadi kawasan penyangga bagi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur,” ucap Ridha Saleh.

Ia menambahkan, pembangunan kawasan industri perikanan tentunya akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat. (*/Ikh)

Baca: PDAM Makassar Diminta Tingkatkan Cakupan Layanan Air Bersih

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

PDAM Makassar Diminta Tingkatkan Cakupan Layanan Air Bersih

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diminta tingkatkan cakupan layanan air bersih

Keluarga Sambut Kepulangan Jamaah Haji Parigi Moutong

Keluarga sambut kepulangan puluhan jamaah haji asal Parigi Moutong usai melaksanakan ibadah di tanah suci. Dengan predikat haji tercapai

Berkas Perkara Bripka H Kembali Dilimpahkan ke Kejaksaan

Sempat P19, berkas perkara Bripka H kasus penembakan salah seorang pendemo asal Tada Utara, Kembali dilimpahkan ke Kejaksaan

Kejati Sulawesi Selatan Periksa Ratusan Personel Satpol PP

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, melakukan pemeriksaan kepada ratusan personel Satpol PP, terkait kasus dugaan korupsi

Petani Kesulitan Dapatkan Benih Padi Pasca Banjir di Desa Torue

Petani di dua Kecamatan Desa Torue dan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, kesulitan dapatkan benih padi pasca

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;