Sekprov Sulteng: Pembebasan Lahan Huntap Masih Terkendala

<p>Rapat Satgas Evaluasi Percepatan Pembangunan Pemukiman dan Perumahan Masyarakat Pasca Bencana</p>
Rapat Satgas Evaluasi Percepatan Pembangunan Pemukiman dan Perumahan Masyarakat Pasca Bencana

Berita sulawesi tengah, gemasulawesi Sekprov Sulawesi Tengah (Sulteng) menyebut pembebasan lahan Hunian tetap atau Huntap masih terkendala.

“Masih ada persoalan yang belum clear. Dimana masih terdapat sekelompok warga mengklaim kepemilikan lahan,” ungkap Sekprov Sulteng, Hidayat Lamakarate, saat rapat Satgas Evaluasi Percepatan Pembangunan Pemukiman dan Perumahan Masyarakat Pasca Bencana, di ruang rapat Bantaya Kantor Wali Kota Palu, Senin 15 Juni 2020.

Penyediaan lahan Huntap bagi warga yang kehilangan rumah dan rumah berada di zona merah Sulteng. Pasca Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi. Yang terjadi 28 September 2018 lalu masih terus diupayakan.

Dimana, saat ini berbagai kendala yang ada diupayakan untuk dapat segera diselesaikan guna menjamin target pembangunan Huntap di Sulawesi Tengah dapat dilakukan tepat waktu.

Terkait kendala itu, Dansatgas Percepatan Pembangunan Pasca bencana Danrem 132 Tadulako Farid Ma’aruf, berharap permasalahan yang ada diharapkan dapat segera selesai ditangani setiap pihak terkait.

Baca Juga: Sembuh, 19 Pasien Covid-19 di Sulawesi Tengah

“Kami bersama Polri akan siap mendukung dan membantu pemerintah setempat untuk melakukan pendekatan teritorial. Dan persuasif agar secepatnya permasalahan lahan bisa terselesaikan,” tuturnya.

Selain itu, Danrem dan Wakapolda pun menegaskan jika ada oknum TNI atau Polri yang terlibat persoalan lahan. Sehingga, menghambat pembangunan, pihaknya akan menindak tegas oknum itu karena disinyalir ada oknum TNI atau Polri yang diduga terlibat.

Sementara itu, Sekprov Sulteng mengatakan terkait dana santunan duka 15 juta perjiwa bagi korban bencana yang sampai saat ini sebagian belum tersalurkan. Walaupun secara administrasi dan aturan penerima bantuan itu telah memenuhi syarat.

“Hal ini dikarenakan dana santunanan duka itu dananya ataupun anggarannya belum tersedia di Kementeian Sosial Pusat,” jelasnya.

Namun, pihaknya melalui Dinas Sosial Baik Dinsos Kabupaten Kota Provinsi masih terus berkordinasi dan mengupayakan agar dana santunan duka bisa secepatnya tersalurkan.

Rapat itu dipimpin langsung Dansatgas Percepatan Pembangunan Pasca Bencana Brigjen Farid Ma’ruf, dan dihadiri Wakapolda Sulteng, Sekprov Sulteng Hidayat Lamakarate, Walikota Palu Hidayat dan sejumlah pejabat pemerintah daerah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala.

Laporan: Muhammad Rafii/Pemrov Sulteng

...

Artikel Terkait

wave

Sembuh, Wali Kota Palu Pulangkan 27 Pasien OTG

Dinyatakan sembuh, Wali Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) pulangkan 27 pasien Orang Tanpa Gejala (OTG).

Bertambah Enam Sembuh, Positif Covid-19 Buol Sulteng Sisa 10 Orang

Situs Berita Online Sulawesi Tengah (Sulteng), Palu dan Parigi Moutong Tambahan Enam Sembuh, Positif Covid-19 Kabupaten Buol Sisa 10 Orang

Sembuh, 19 Pasien Covid-19 di Sulawesi Tengah

Update Pusdatina 14 Juni 2020, 19 pasien covid-19 di Sulawesi Tengah dinyatakan sembuh.

Sulawesi Tengah Ketambahan Dua Kasus Positif Virus Corona

Perkembangan terkini dari gugus tugas penanganan virus corona, Sulawesi Tengah kembali ketambahan dua kasus baru terkonfirmasi positif virus corona.

Jalani Perawatan, Empat Kasus Baru Positif Corona Kota Palu

Empat kasus baru terkonfirmasi positif virus corona Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng), akan menjalani perawatan di rumah sakit.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;