Gemasulawesi– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, dokumen elektronik menjadi sah secara hukum dengan adanya materai elektronik atau e-materai.
Hal itu diungkapkan, usai resmi meluncurkan e-materai dengan nominal Rp 10.000, Jumat 1 Oktober 2021.
“Banyak nota dinas di Kemenkeu dilakukan secara elektronik, dan tanda tangan pun tanda tangan elektronik,” tutur Sri Mulyani dalam peluncuran e-materai.
Baca juga: Sertifikat Vaksin Covid19 untuk Pelaku Perjalanan, Ini Kata WHO
Pasalnya dalam Undang-Undang (UU) sebelumnya, yakni UU Nomor 13 Tahun 1985, pemerintah belum mengatur soal materai atas dokumen elektronik. UU yang lama hanya mengacu pada meterai yang sifatnya bisa dilihat dan diraba (tangible), sehingga harus diperbarui sesuai keadaan zaman.
Berbeda dengan meterai tempel, meterai elektronik bakal disediakan lembaga bersangkutan yang mengeluarkan dokumen elektronik.
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan uji coba dengan sejumlah pihak, seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) alias bank BUMN dan Telkom Indonesia.
“Transaksi mayoritas yang mengandung nilai uang signifikan, maka yang kemudian menjual atau menyediakan e-materai adalah lembaga itu. Dengan demikian kita akan bisa melihat bagaimana materai elektronik berjalan atau digunakan,” beber dia.
Baca Juga: Kemenhub Tanda Tangani Kontrak Rekonstruksi Pelabuhan Pantoloan Palu
Lebih lanjut dia menjelaskan, meterai elektronik aman dan sah karena dikeluarkan langsung oleh Perum Peruri. Untuk itu dia meminta, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Perum Peruri menggeber edukasi kepada masyarakat terkait sahnya meterai baru ini.
“Itu adalah sama (dengan meterai fisik) walau bentuknya elektronik. Harus bisa terus-menerus secara telaten dilakukan edukasi kampanye dan informasi,” pungkasnya
Dia menuturkan, pengadaan materai elektronik juga merespons perkembangan dokumen bermuatan transaksi material secara elektronik yang belakangan makin marak beredar. Aturan yang mengatur meterai elektronik adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 sebagai aturan turunan sejak disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2020.
“Dengan adanya sekarang teknologi digital, transaksinya sekarang elektronik, dokumen pun dilakukan secara elektronik. Tidak ada lagi dibutuhkan paper dan semuanya masuk dalam digital. Pengenaan bea meterai terhadap dokumen elektronik mulai diperkenalkan dan mendapat landasan hukum yang kuat,” tutupnya. (***)
Baca juga: Polisi Bekuk ASN Pencuri Barang Elektronik di Tolitoli
