Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Tahun 2022 Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Parigi moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi tengah target penurunan kasus stunting sebanyak 9 persen.
Untuk mencapai target tersebut Pemda akan melibatkan kurang lebih 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal menangani kasus stunting di Parigi moutong.
Baca: Januari 2021, Angka Stunting di Parigi Moutong Turun 11,4 Persen
“Tahun 2021 kita melibatkan 36 Desa untuk menuntaskan stunting dengan pencapaian target 11,6 persen,” terang Kepala Bappelitbangda Parigi moutong, Irwan. SKM. M.Kes, Senin 20 Desember 2021 di ruang kerjanya.
Lanjut dia, selain 15 OPD dimaksud bukan berarti OPD lainnya tidak bisa terlibat, sebaliknya semua OPD harus berperan aktif membantu percepatan penurunan angka stunting.
Baca: Parigi Moutong Target Penurunan Stunting Dibawah 10 Persen
Ia mengatakan, ada enam OPD utama yang berperan penting dalam pengentasan stunting di Parigi moutong. Enam OPD itu antara lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinsos.
Sementara instansi pendukung lainnya adalah, Diskanlut, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Diskominfo, Disperkim, Disdukcapil, Dinas P3AP2KB, Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Kesejahteraan masyarakat pada Sekretariat daerah Parigi moutong.
Baca: Cegah Stunting Wajib Masuk Program Pembangunan Desa Lokus
“Alhamdulillah, setiap tahun kita mampu menekan angka stunting. Kami optimis kedepannya bisa menuntaskan persoalan ini di Parigi moutong,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pada Tahun 2022, Pemda berencana menggandeng instansi vertikal, salah satunya Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Parigi Moutong dalam rangka pencegahan perkawinan dini.
Baca:Puluhan PAUD di Parimo Penuhi Standar Layanan Cegah Stunting
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga telah membentuk tim pendamping keluarga membantu percepatan penurunan angka stunting.
“Intervensi program stunting mengacu pada hasil analisis situasi dari tim ahli yang berasal dari kalangan akademisi,” terangnya.
Tim ahli asal akademisi tersebut kata dia akan menentukan hal bersifat urgensi di desa yang menjadi lokus program stunting sehingga kedepannya dalam penanganan disesuaikan dengan kebutuhan.
Pemerintah setempat menggunakan 20 indikator penilaian dengan berbagai metode pendekatan melekat pada masing-masing instansi pengampuh maupun pendukung. (fan)
Baca: Penanganan Stunting di Sulawesi Tengah Butuh Kerjasama Semua Pihak
