Tertangkap di Depok, Buronan Kejati Sulbar Sempat ke Sulawesi Tengah

waktu baca 2 menit
Foto: Illustrasi wanita buronan diborgol.

, gemasulawesi akhirnya tertangkap di Depok, Jawa Barat, setelah sempat ke beberapa daerah termasuk Sulawesi Tengah.

“Terpidana Merry Yasti Tangkepadang ditangkap tim Tabur Kejati Sulbar di kediamannya di Kecamatan Cisalak, Kota Depok, Jumat 9 April 2021 malam,” ungkap Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulbar, Amiruddin di Mamuju, Sabtu 10 April 2021.

Merry Yasti Tangkepadang kata dia merupakan seorang terpidana kasus korupsi dana Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank BPD Sulselbar Cabang Pasangkayu, setelah sempat buron selama 11 tahun.

Penangkapan kasus korupsi Bank BPD Sulselbar Cabang Pasangkayu itu, dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulbar Johny Manurung. Didampingi Asisten Intelijen Irvan Samosir dengan dibantu Tim Intelijen Depok.

“Kami memburu buronan itu sejak Maret 2020,” sebutnya.

Keberadaan , sempat terlacak di Kabupaten Mamuju kemudian di Kota Palu hingga di Kecamatan Doda Provinsi Sulawesi Tengah. Namun, selalu berhasil meloloskan diri saat akan ditangkap.

Akhirnya, sekitar pukul 21.30 WIB Jumat malam 9 April 2021, terpidana berhasil ditangkap Tim Tabur Kejati Sulbar, di Kota Depok, Jawa Barat.

Menurutnya, kasus korupsi dana kredit modal kerja pada Bank BPD Sulselbar Cabang Pasangkayu merugikan negara hingga Rp41 miliar.

buronan selama 11 tahun itu, ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Dan langsung diamankan sementara di Depok. Rupanya, ia sedang mengandung sembilan bulan,” ujarnya.

Terpidana kasus korupsi dana KMK pada Bank BPD Sulselbar Cabang Pasangkayu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp41 miliar itu, berdasarkan Putusan MA Nomor: 1556.K/Pidsus/2010 tanggal 4 Oktober 2011. Dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun, denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara dan uang pengganti Rp150 juta subsider satu bulan penjara.

Terpidana dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

akan dibawa Sulawesi Barat untuk menjalani proses hukum.

Baca juga: Kasus Suap Jembatan Palu IV, Kejati Sulteng Periksa 53 Saksi

Laporan: Rafii

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.