Tinjau Gedung Bulog, Jokowi Cek Stok Beras

<p>Foto: Jokowi Cek Stok Beras.</p>
Foto: Jokowi Cek Stok Beras.

Berita ekonomi, gemasulawesi- Tinjau gedung Bulog, Presiden Jokowi cek stok beras untuk kebutuhan beberapa program bantuan pemerintah.

“Tadi Pak Kabulog menyampaikan stok di Bulog 1.373.000 ton, artinya stok kita cukup,” ungkap Presiden Jokowi seperti dalam penayangan video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 21 Juli 2021.

Selain Presiden Jokowi cek stok beras, juga dicek kesiapan bantuan beras untuk diberikan kepada masyarakat.

Baca juga: Ini Cara Cek Penerima BST Kemensos Pada Laman DTKS

Jokowi cek stok beras untuk memastikan bantuan beras kepada masyarakat terus berjalan hingga saat ini.

“Saya senang karena ternyata sudah berjalan sejak hari Jumat lalu, bukan akan tapi sudah berjalan sejak Jumat lalu di Jakarta, dan seluruh provinsi di negara kita, ini terus berjalan sudah dimulai dan akan terus berjalan. Barangnya ini, 10 kilogram,” ujarnya.

Jokowi mengatakan ada bantuan lain yang disiapkan pemerintah selama PPKM ini berlangsung. Bantuan itu berupa subsidi listrik, bantuan sosial tunai, BLT desa, subsidi untuk internet, hingga PKH.

“Kita harapkan dengan bantuan beras ini bisa membantu rakyat karena kita dalam penerapan PPKM,” pungkasnya.

Mensos pastikan penerima Bansos tunai terima tambahan bantuan beras

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan setiap penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima tambahan beras sebanyak 10 kg.

Risma menyebut, beras akan disalurkan oleh Perum Bulog, mengingat Bulog memiliki jaringan luas di seluruh wilayah RI.

Selain itu, ia juga memastikan data penerima BST telah diperbarui di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sejak akhir pekan lalu dan siap digunakan dalam penyaluran.

Penyaluran BST periode Mei-Juni akan dicairkan sekaligus sebanyak Rp600 ribu ditambah dengan beras 10 kg dari Bulog. BST akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia, sedangkan PKH akan disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara).

Anggaran untuk 10 juta penerima BST senilai Rp6,1 triliun, PKH menyasar 10 juta penerima senilai Rp13,96 triliun, serta untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 18,8 juta penerima senilai Rp 45,12 triliun. (***)

Baca juga: Bulog Siapkan Tambahan Bansos Beras Sebanyak 200 Ribu Ton

...

Artikel Terkait

wave

Pemda Diminta Lakukan Pendataan Masyarakat Terdampak PPKM

Pemerintah daerah (Pemda) diminta segera lakukan pendataan masyarakat terdampak PPKM atau Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

PGN Optimalkan Gas Bumi Dorong Kawasan Ekonomi Baru

PGN optimalkan gas bumi, sebagai energi perantara menuju transisi energi, guna mendukung akselerasi investasi di kawasan ekonomi baru.

Sulawesi Tengah Masuk Daftar 10 Provinsi Bergantung Transfer Pusat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Sulawesi Tengah, masuk dalam 10 provinsi dengan keuangan daerah masuk kategori belum mandiri.

Askrindo Beri Jaminan ke 8130 UMKM, Senilai Rp 4,8 Triliun

Perkuat pemulihan ekonomi nasional, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memberikan penjaminan sekitar Rp 4,8 triliun kepada 8130 UMKM.

Akibat Lonjakan Covid 19, Rupiah Anjlok ke Rp 14.390

Nilai tukar rupiah lemah hingga diposisi 0,10 persen jika dibandingkan perdagangan pasar spot, rupiah anjlok diposisi Rp14.390 per dolar AS

Berita Terkini

wave

Kabut di Tambang Parigi Moutong: "Gertak Sambal" Polda Sulawesi Tengah Dalam Penertiban PETI

Operasi penyisiran Disinyalir tanpa hasil dari Polda Sulawesi tengah saat ini, akibat operasi itu dinilai hanya aksi seremonial.

Kala Jaring dan Gelombang Seismik Berbenturan di Teluk Tomini

Nelayan Parigi moutong gelar aksi demo buntut dari puluhan rompon diputus oleh tim survey potensi Migas di perairan teluk tomini.

Dugaan Monopoli Tambang Ilegal di Buranga: Sosok 'Reny' Asal Jawa Barat Jadi Sorotan

Sosok reni pelaku tambang ilegal di Desa Buranga yang disebut-sebut kebal hukum dan beroperasi dibekas lahan yang pernah menelan korban jiwa

Dugaan Dominasi Tambang Ilegal di Desa Tombi: Peran Haji Anjas dan Infrastruktur Talang Raksasa

Kuatnya bekingan Kelompok Haji Anjas hingga saat ini belum tersentuh oleh Aparat penegak Hukum berkaitan dengan pengelolaan tambang ilegal.

SMART GOV dan CITIGOV untuk Tekan Kebocoran PAD di Parigi Moutong

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memacu transformasi digital dalam sektor perpajakan dan ekspansi digitalisasi ke sektor retribusi.


See All
; ;