PGN Optimalkan Gas Bumi Dorong Kawasan Ekonomi Baru

<p>Foto: Illustrasi Perusahaan Gas Negara.</p>
Foto: Illustrasi Perusahaan Gas Negara.

Berita nasional, gemasulawesi– PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN optimalkan gas bumi, sebagai energi perantara menuju transisi energi, guna mendukung akselerasi investasi di kawasan ekonomi baru.

“Kami terus mengoptimalkan peran gas bumi, untuk mendukung kawasan ekonomi baru,” Heru Setiawan, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, dalam keterangan resminya, Selasa 13 Juli 2021.

Potensi Kebutuhan Kawasan Industri dengan menggunakan pendekatan luasan lahan KI adalah sebesar 390 BBTUD.

Baca juga: Ekonom: Potensi Warisan Utang 10 Ribu Triliun Rupiah

Selain itu, terdapat rencana peningkatan overall steel capacity nasional, smelter dan gasifikasi pembangkit PLN yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia.

“Di Jawa Tengah Bagian Selatan, terdapat rencana suplai gas untuk Kilang Cilacap yang nanti sebagai anchor buyer,” ungkapnya.

Di kawasan Timur Indonesia, program PGN optimalkan gas bumi untuk Listrik Nasional yaitu rencana gasifikasi pembangkit PLN dari diesel ke gas. Dari sisi value chain-nya, penggunaan gas akan jauh lebih murah daripada diesel.

“Nanti diharapkan akan menyentuh kawasan seperti Papua, Ambon, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain-lain,” ujarnya.

Baca juga: Parigi Moutong Verifikasi 29 Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat

Proyek smelter miliki potensi 80 BBTUD

Proyek Smelter memiliki potensi sampai dengan 80 BBTUD. Sedangkan pada proyek gasifikasi PLN, berdasarkan Kepmen ESDM No 13 untuk pembangkit Tahap 1 memiliki potensi sampai dengan 76 BBTUD. Kedua proyek akan menjadi anchor demand bagi kawasan industri sekitarnya.

Bahkan, PGN telah melakukan penandatanganan pokok-pokok perjanjian dengan Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Industri Kendal, pada tanggal 21 Mei 2021. Pada kerjasama ini, PGN akan menyediakan pasokan gas dan infrastruktur pendukungnya di KI Kendal dengan kebutuhan gas sekitar 37 BBTUD dan KIT Batang sekitar 10 BBTUD.

Baca juga: 346 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik

“Nanti akan ada kawasan industri di Cilacap. Kita ingin adanya sinergi utilisasi infrastruktur, selain untuk ke Kilang. Namun akan kita gunakan untuk kawasan industri maupun masyarakat khususnya di Jawa Bagian Selatan,” tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian terus memacu daya saing Kawasan Industri Kendal (KIK), Jawa Tengah, agar lebih terintegrasi sehingga dapat menjadi daya tarik bagi investor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, langkah ini perlu dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, seperti lintas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.(***)

Baca juga: Operasi Pasar Murah Parimo, Jual Gas 3 Kg Dibawah HET

...

Artikel Terkait

wave

Sulawesi Tengah Masuk Daftar 10 Provinsi Bergantung Transfer Pusat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat Sulawesi Tengah, masuk dalam 10 provinsi dengan keuangan daerah masuk kategori belum mandiri.

Askrindo Beri Jaminan ke 8130 UMKM, Senilai Rp 4,8 Triliun

Perkuat pemulihan ekonomi nasional, PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) memberikan penjaminan sekitar Rp 4,8 triliun kepada 8130 UMKM.

Akibat Lonjakan Covid 19, Rupiah Anjlok ke Rp 14.390

Nilai tukar rupiah lemah hingga diposisi 0,10 persen jika dibandingkan perdagangan pasar spot, rupiah anjlok diposisi Rp14.390 per dolar AS

Warga Diminta Dukung Program Gernas Bangga Buatan Indonesia

Pemerintah menggalakkan Program Gernas Bangga Buatan Indonesia, warga diminta memberikan dukungan dengan memilih produk UMKM ketimbang impor.

Harga Emas Antam Turun Jadi Rp 920 Ribu per Gram

Harga emas ANTAM per batang pada perdagangan Jumat, 18 Juni 2021, turun Rp 8 ribu dibandingkan dengan kemarin.

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;