346 Desa di Indonesia Belum Teraliri Listrik

<p>Foto: Illustrasi Desa Belum Teraliri Listrik.</p>
Foto: Illustrasi Desa Belum Teraliri Listrik.

Berita nasional, gemasulawesi– Pemerintah memiliki sejumlah strategi untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen di Papua dan Papua Barat, yang tercatat 346 desanya belum teraliri listrik.

“Penyediaan akses listrik untuk daerah belum berlistrik di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T), dilakukan dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT),” kata Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Kamis 24 Juni 2021.

Dengan pemanfaatan EBT tersebut, dilakukan dengan mengoptimalkan potensi lokal lengkap dengan Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) dan Stasiun Pengisian Daya Listrik (SPEL).

“Program ini untuk melistriki desa yang belum berlistrik yang masyarakatnya bermukim tersebar atau scattered, sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik maupun mini-grid,” kata dia.

Tercatat sebanyak 346 desa belum teraliri listrik di seluruh Indonesia hingga akhir kuartal I 2021, dengan rincian, 276 desa terletak di Papua dan 70 desa di Papua Barat.

“Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua ada 276 desa dan Papua Barat ada 70 desa,” ujarnya.

Rencananya, dari total 346 desa gelap gulita, pemerintah akan membangun pembangkit listrik energi terbarukan beserta APDAL dan SPEL di 285 desa.

Sisanya sebanyak 24 desa akan dilakukan perluasan jaringan atau grid extension dan 37 desa lainnya akan dibangun mini-grid.

Sementara, untuk desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting akan dilakukan perluasan jaringan listrik.

Pembangunan mini-grid dilakukan melalui pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan setempat untuk daerah yang sulit dijangkau melalui perluasan jaringan listrik PLN dan masyarakatnya bermukim secara komunal.

Tahun ini, Kementerian ESDM mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat penyalur daya listrik sekitar 20 ribu unit untuk 285 desa di Papua dan Papua Barat.

Adapun pengadaan pembangkit energi baru terbarukan dan stasiun pengisian energi listrik akan dilaksanakan oleh PT PLN (Persero).

Survei calon penerima APDAL di 285 desa sendiri sudah berjalan. Sebanyak 227 desa di antaranya sudah disurvei. Sedangkan 58 desa sisanya belum disurvei.

Sebagai informasi, pemerintah mencatat rasio elektrifikasi di Papua tercatat baru mencapai 95,01 persen dan Papua Barat mencapai 96,19 persen.

Tahun depan, pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi di Papua dan Papua Barat bisa mencapai 100 persen. (***)

Baca juga: Ini Peta Potensi Tanah Longsor Sulawesi Tengah

...

Artikel Terkait

wave

8 Kg Sabu Dimusnahkan BNN Kalimantan Selatan

Sebanyak 8 Kg Narkoba jenis sabu hasil sitaan Badan Narkotika Nasional Kalimantan Selatan dimusnahkan, usai ditetapkan jaksa.

Meski Ada SKB, Revisi UU ITE Tetap Dilakukan

SKB Pedoman Implementasi UU ITE, pemerintah tetap akan melakukan revisi, Dibuktikan dengan disepakatinya perbaikan dua sub Tim Pengkaji.

Defisit APBN Mei 2021 Melebar, Tercatat Senilai Rp 219 Triliun

Kemenkeu mencatat defisit APBN Mei 2021 melebar senilai Rp 219 triliun dibanding April 2021, itu setara dengan 1,32 persen terhadap PDB.

Ekonom: Potensi Warisan Utang 10 Ribu Triliun Rupiah

Ekonom senior Didik J Rachbini menyebut potensi warisan utang Presiden Jokowi ke pemerintahan berikutnya senilai 10 ribu triliun rupiah.

SKB Pedoman UU ITE Terbit, Berikut Isinya

Pemerintah, Kejaksaan dan Polri, sepakat akan mempedomani pasal 27, 28, 29 dalam UU ITE, dikuatkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB).

Berita Terkini

wave

4 Pengedar Sabu Jaringan Parigi Moutong Ditangkap, Barang Bukti 26,62 Gram Disita

Polda Sulteng tangkap 4 pengedar sabu di 3 TKP Parigi Moutong. Total barang bukti 26,62 gram sabu disita dalam operasi 19 Juli 2026.

DPRD Parigi Moutong Desak Kementan Buka Kuota Saprodi Antisipasi Gagal Panen

DPRD Parigi Moutong mendesak Kementan buka transparansi kuota bantuan saprodi per kecamatan demi cegah gagal panen akibat ledakan hama weren

Anggota DPRD Parigi Moutong Kecam Manajemen Kedaruratan dan Kelalaian Administrasi Rujukan

Krisis pelayanan kesehatan Parigi Moutong memicu protes keras DPRD setelah kelalaian rujukan menyebabkan nyawa warga melayang sia sia.

DPRD Parigi Moutong Desak Transparansi Dana CSR Perusahaan Swasta Saat Ruang Fiskal Menyusut

DPRD Parigi Moutong bersiap membentuk Pansus untuk mengusut tata kelola dana CSR perusahaan swasta yang dinilai tidak transparan.

PAD Parigi Moutong Tembus 106 Persen Saat Total Pendapatan Anggaran 2025 Meleset dari Target

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Parigi Moutong TA 2025 sukses tembus 106,08%. Simak rincian APBD, nilai SiLPA, dan raihan opini WTP


See All
; ;