Gemasulawesi– Yayasan Cappa Keadilan Ekologi mendampingi tujuh desa di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam program perhutanan sosial dengan skema hutan desa. Bahkan, lima desa diantaranya telah mendapatkan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).
“Lima desa sudah mendapatkan SK HPHD, dua lainnya dalam proses pengusulan kami,” ungkap Kordinator Yayasan Cappa Keadilan Ekologi, Onna Samada saat melakukan audiens bersama Bupati Parigi Moutong, di Lolaro, Rabu 22 September 2021.
Menurut dia, pendampingan dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi terkait pendampingan, penjelasan tentang kerja-kerja yang harus dilaksanakan desa dalam hal perhutanan sosil, merumuskan agenda bersama terkait hasil yang akan dicapai.
Baca juga: Rusak Hutan Mangrove di Parigi Moutong, Dikenai Pidana
Dia menyebut, adanya kerja sama itu, dapat meningkatkan perkonomian masyarakat sekitar kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial, serta pendekatan resolusi konflik menjadi pendekatan utama dalam penyelesaian.
“Problem akses hukum dan keadilan bagi kelompok masyarakat miskin bersifat sosial politis, yakni mencakup dua hal. Di antaranya, faktor kebijakan dan ketimpangan serta lemahnya pengetahuan serta keseimbangan posisi tawar kelompok miskin, ketika berhadapan dengan investasi dan kekuasaan di tingkat lokal,” kata dia
Dalam perspektif lingkungan hidup dan kehutanan kata dia, sedikitnya di Indonesia terdapat kurang 25.383 desa dengan jumlah penduduk kurang lebih 48,8 juta jiwa berada di dalam dan disekitar kawasan hutan.
Kemudian, masyarakat yang bermukim di kawasan hutan itu, diantaranya hidup miskin dan perlu mendapatkan perlindungan hukum dari kerentanan, akibat eksploitasi sumber daya alam lainnya. Apalagi masyarakat di daerah konflik itu belum memiliki kemampuan dan kesadaran hukum yang memadai.
“Sehingga perlu dukungan memperoleh keadilan dalam menyelesaikan konflik dan sengketa melalui prosedur yang tepat dan cepat,” ujarnya.
Disampin itu kata dia, ketimpangan dan persaingan dalam penguasaan lahan serta sumber penghidupan, ditambah klaim hutan negara terhadap wilayah kelola rakyat telah melahirkan, dan memicu konflik tenurial. Khususnya berkenaan dengan kawasan hutan.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong H Samsurizal Tombolotutu mengatakan, organisasi atau lembaga apapun masuk ke Parigi Moutong diterima pemerintah daerah, dengan ketentuan harus melapor atau terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) Parigi Moutong, dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
“Organisasi apa saja masuk ke Parigi Moutong kami terima, dengan ketentuan harus melapor atau terdaftar di Kesbangpol Parigi Moutong. Karena saat ini banyak organisasi atau lembaga yang tidak mempunyai badan hukum. Sehingga ketika melakukan suatu kegiatan, awalnya berjalan baik tetapi pada akhirnya hanya merugikan masyarakat kita atau masyarakat desa itu sendiri,” ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parigi Moutong Ir Irfan Marailamengatakan, Yayasan Cappa Keadilan Ekologi akan membantu masyarakat desa dalam hal pengelolaan kawasan hutan, bahkan pertambangan.
“Kami sambut baik atas hadirnya Cappa, tetapi tolong tetap melapor ke Kesbangpol. Perlu juga saya imbau kepada para kepala desa untuk tidak membuka akses pertambagan emas dengan menggunakan alat berat. Karena yang disebut pertambangan rakyat yaitu mendulang bukan menggunakan alat berat sebab itu dapat merugikan masyarakat,” tandasnya. (***)
