UMKM Diminta Dapat Bantu Atasi Pengangguran di Sulteng

<p>Ket Foto: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma&#8217;mun Amir (Foto/Dn)</p>
Ket Foto: Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir (Foto/Dn)

Berita Sulawesi Tengah, gemasulawesi – Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diminta ikut terlibat atasi pengangguran dan kemiskinan, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan membuka akses lapangan kerja.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma’mun Amir saat ditemui sejumlah jurnalis usai membuka pameran UMKM, rangkaian Hari Ikan Nasional (Harkannas) di Kabupaten Parigi Moutong, Sabtu 19 November 2022.

“UMKM komersial tahan terhadap guncangan resesi. Mereka telah teruji saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah merasa bisa menggunakan kekuatan itu untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat ,” ucap Ma’mun Amir.

Ia menjelaskan, untuk atasi pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) Sulteng, sehingga perlu dukungan berbagai pihak, termasuk UMKM, serta industri besar melalui akses lapangan kerja.

Baca: Dinsos Sulteng Dorong Peningkatan PKH Melalui Kegiatan UMKM

Menurut data BPS bulan Februari 2022, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Tengah sebesar 3,67%, atau turun sekitar 3,73% dibandingkan tahun 2021, dan indeks gini relative rendah yaitu sebesar 0,32.

Tahun 2021, angka kemiskinan di Sulawesi Tengah sekitar 12,18% dan tahun ini pemerintah daerah berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan target 11%.

“Kami berterima kasih kepada UMKM yang telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, kami juga berharap langkah ini lebih masif sehingga tujuan pemerintah adalah untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan sebanyak mungkin,” kata Ma’mun.

Baca: Hadapi Hari Pangan Sedunia, Parigi Moutong Perkuat UMKM

Ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan kebijakan pemerintah dengan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga 3% dari perbankan untuk pengembangan usaha guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.

Sekitar 343.533 UMKM terdaftar di provinsi ini pada tahun 2021, tersebar di 13 kabupaten/kota.

Ia menambahkan bahwa UMKM dapat mengembangkan berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan, yang dapat diselaraskan dengan visi bergerak cepat menuju Sulawesi Tengah yang lebih sejahtera dan maju.

Baca: Pacu Digitalisasi UMKM, Wali Kota Palu Ajak Gunakan Etalase Digital

“Secara khusus pelaksanaan misi ketiga pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar melalui penguatan ekonomi dan penguatan kelembagaan,” pungkas Ma’mun. (Dn)

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

 

...

Artikel Terkait

wave

APDESI Majene Berikan Bantuan Logistik Korban Banjir

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, berikan bantuan untuk warga korban banjir di Desa

BPBD Sulbar Imbau Warga Tetap Waspada Potensi Banjir

menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya terhadap potensi banjir akibat cuaca ekstrem melanda wilayah Sulbar.

Banjir Terjang Mamuju, BPBD Sebut Tidak Ada Korban Jiwa

Banjir terjang Mamuju, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), sebut tidak ada korban jiwa dalam bencana

Pemda Parigi Moutong Dorong Teluk Tomini Jadi Kawasan Khusus Ekonomi

Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dorong Teluk Tomini jadi kawasan ekonomi khusus

SAR Gabungan Kembali Temukan Korban Longsor di Gowa

Search and Rescue (SAR) gabungan kembali temukan satu korban dari tanah longsor di Desa Lonjoboko, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa,

Berita Terkini

wave

TNI AL dan BI Resmi Lepas Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 di Sulawesi Tengah

Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 memastikan distribusi rupiah layak edar di wilayah 3T, wujud sinergi TNI AL dan BI.

Ribuan Ojol Gelar Aksi di DPR, 6.118 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Unjuk Rasa

Aksi ribuan pengemudi ojol di DPR/MPR dikawal 6.118 personel. Massa sampaikan tujuh tuntutan, termasuk revisi RUU.

Pemohon Minta MK Hapus Kolom Agama dari KTP dan KK

Pemohon minta hapus data agama di KTP dan KK karena risiko diskriminasi dan pelanggaran hak asasi warga.

KPK Ungkap Dugaan Korupsi Kuota Haji, Pansus DPR Soroti Pembagian Tambahan yang Menyimpang

KPK dan DPR mengusut dugaan korupsi kuota haji 2023–2024, termasuk jual beli kuota dan pelanggaran aturan pembagian.

KPK Benarkan Pengembalian Uang oleh Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji

KPK mengonfirmasi pengembalian dana oleh Khalid Basalamah terkait kuota haji, serta ungkap kerugian negara capai Rp1 triliun.


See All
; ;