Berita sulawesi tengah, gemasulawesi– Berita Sulawesi Tengah terkini, Wakil gubernur Sulawesi Tengah berharap angka partisipasi pemilih meningkat di Pilkada 2020.
“Peningkatan angka partisipasi pemilih dalam Pilkada nanti, menjadi salah satu tolak ukur sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu, tidak terkecuali di Sulawesi Tengah,” ungkap Wakil gubernur Sulteng, Rusli Baco Dg Palabbi dalam rapat koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 yang diadakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), di Palu, Selasa 1 Desember 2020.
Ia mengatakan, pada era keterbukaan seperti saat ini, masyarakat serta segenap pemangku kepentingan semakin kritis. Dan juga memahami keberadaan pilkada sebagai wahana untuk mengubah harapan menjadi kehidupan berdemokrasi yang lebih baik,” ucapnya.
Baca juga: Kawal Pilkada di Titik Rawan, Polres Parimo Koordinasi Satgas Tinombala
Menurutnya, tinjauan pelaksanaan Pilkada 2015, 2017 dan 2018 di Sulawesi Tengah dari aspek kewaspadaan berjalan secara baik.
Walaupun diketahui sebelumnya, KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah menargetkan tingkat angka partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 di provinsi itu 77,5 persen.
Baca juga: Pilkada Serentak Sulteng 2020, Ribuan TPS Masuk Kategori Rawan
Ia, mengingatkan seluruh pihak akan potensi kerawanan saat Pilkada, baik sebelum dan sesudah pelaksanaan pilkada pada 9 Desember mendatang, di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
“Terdapat beberapa potensi kerawanan Pilkada Sulawesi Tengah yang merupakan tantangan demokrasi melalui politik identitas, ujaran kebencian dan kampanye hitam,” sebutnya.
Baca juga: Angka Harapan Lama Sekolah Parimo 2019 Alami Sedikit Kemajuan
menyatakan kerawanan itu tantangan dalam demokrasi yang mesti diantisipasi sedini mungkin oleh seluruh pihak utamanya KPUD dan Badan Pengawas Pemilu provinsi, kabupaten, dan kota, TNI, dan Kepolisian Indonesia.
Sebab jika tidak diantisipasi sedini mungkin, dia khawatir kerawanan-kerawanan itu dapat terjadi dan mengakibatkan meningkatnya suhu perpolitikan di daerah yang kemudian menyebabkan perpecahan dan pertikaian.
“Setiap masalah harus segera diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi atau melebar lebih luas sehingga tidak diwarnai dengan keributan dan cacat hukum yang akhirnya menimbulkan kerawanan politik dan keamanan serta menggangu ketertiban umum,” tutupnya.
Baca juga: Zona Rawan Corona Kota Palu Jadi Target Penyemprotan Disinfektan
Baca juga: Disdikbud Harap Tagana Masuk Sekolah Lanjut Hingga SMP
Laporan: Ahmad
