Wajib Vaksin Ambil Ijazah dan Rapor, DPRD Parigi Moutong Angkat Bicara

<p>Ketua Komisi IV DPRD Parimo Arifin Dg. Palalo</p>
Ketua Komisi IV DPRD Parimo Arifin Dg. Palalo

Berita Parigi Moutong, gemasulawesi – Wajib vaksin tahap satu dan dua untuk ambil Ijazah dan rapor siswa-siswi, terkait hal itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong angkat bicara agar Pemerintah Kabupaten dapat mengeluarkan kebijakan terkait pengambilan ijazah dan rapor siswa-siswi yang ditahan jika belum melakukan vaksinasi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Arifin Dg. Palalo, pada hari Senin 06 Juni 2022.

“Banyak keluhan dari masyarakat terutama dari wali murid bahwa musti wajib vaksin untuk bisa ambil ijazah,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Parimo Arifin Dg. Palalo, pada hari Senin 06 Juni 2022.

Terkait hal itu dia juga mengakui, saat ini di tengah banyaknya pemahaman masyarakat luas yang sebagian mengatakan kalau vaksin sangat bagus dan ada juga yang justru menganggapnya tidak baik.

Baca: Puluhan Bakal Calon Kepala Desa di Parigi Moutong Ikuti Ujian Tertulis

Di sisi lain, dalam sidang paripurna baru-baru ini, beberapa anggota mengambil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hasil vaksin tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk apa pun, baik untuk perjalanan dan mendapatkan sertifikat dan laporan kartu.

“Kami berharap Bupati atau Kepala Sekolah bisa menyampaikan arahan dan melihat langsung, anak-anak sekolah secara bertahap, apalagi dengan mengambil sekolah di luar daerah, itu menjadi masalah bagi orang tua”, ucapnya.

Selain syarat-syarat yang diperlukan untuk pendaftaran sekolah, seperti penggunaan ijazah asli, untuk menghindari pemalsuan dokumen, hal ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah setempat.

Terkait adanya polemik ini, pihaknya meminta instansi terkait untuk berdiskusi bersama agar dibuat kebijakan khusus di tingkat bawah untuk dapat memberikan ijazah untuk melanjutkan kejenjang berikutnya.

“Mengingat kami belum bisa memberikan rekomendasi terkait hal ini, maka kami undang pihak Disdikbub” tutupnya. (*)

Baca: Pemprov Sulawesi Tengah, Dorong Petani Manfaatkan Pupuk Organik

Ikuti Update Berita Terkini Gemasulawesi di : Google News

...

Artikel Terkait

wave

Puluhan Bakal Calon Kepala Desa di Parigi Moutong Ikuti Ujian Tertulis

Puluhan Bakal calon (Balon) Kepala desa (Kades) ikuti ujian tertulis dan wawancara di aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Pemprov Sulawesi Tengah, Dorong Petani Manfaatkan Pupuk Organik

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah Dorong petani agar bisa memproduksi dan memanfaatkan penggunaan pupuk organik secara mandiri

Mekanik Asal Konawe Utara Tewas Saat Hendak Las Tangki Mobil

Seorang Mekanik Tewas Terbakar Saat Las Tangki Mobil di Konawe Utara, dari kejadian itu seorang lainnya juga mengalami luka

Jumlah Korban Teridentifikasi KM Ladang Pertiwi 02 Bertambah

Jumlah korban yang teridentifikasi dari tenggelamnya KM Ladang Pertiwi 02 kembali bertambah, (DVI) Polda Sulawesi Selatan

Banjir Rendam Ratusan Pemukiman Warga Kabupaten Mamuju

Banjir di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, rendam ratusan pemukiman warga, dan ruas jalan tol akibat hujan deras

Berita Terkini

wave

Pasok Narkoba ke Nelayan Pesisir, Pria di Bolano Tengah Ditangkap Polisi

Polisi membekuk pria berinisial SP di Bolano Tengah Parigi Moutong karena mengedarkan sabu asal Palu kepada pekerja kapal ikan.

Bawa 9 Paket Sabu dari Kota Palu, Pria Parigi Tengah Tak Berkutik Digerebek Polisi

Polisi tangkap pengedar sabu berinisial RSL di Desa Pelawa Parigi Tengah dan menyita 9 paket sabu pasokan dari Palu.

Wanita 46 Tahun Ditangkap di Kamar Kos Tolai, Polisi Sita Belasan Paket Sabu Siap Edar

Polsek Torue menangkap dua terduga pengedar sabu beserta 20 paket barang bukti dalam penggerebekan di Desa Tolai Parigi Moutong.

Jejak Pelarian Maling Motor Asal Parigi Moutong Akhirnya Terendus Polisi di Sigi

Polres Parigi Moutong ungkap modus curanmor di teras rumah dan tangkap pelaku FA di Sigi beserta barang bukti Honda Scoopy.

Dilema Regulasi CSR Parimo Disorot DPRD, Pengusaha Udang Siap Bayar Tapi Pemda Tak Punya Dasar Hukum

Pemda Parimo dilarang Kemenkeu pungut langsung CSR tambak udang Rp200/kg. Perda baru disiapkan agar penyaluran dana sosial tetap legal.


See All
; ;