Berita nasional, gemasulawesi– Minimnya laporan kasus tindakan kekerasan aparat penegak hukum, dinilai karena ketakutan warga menjadi korban atau saksi buntut usai pelaporan.
“Buntut tindakan pelaporan yang mereka ajukan itu yang menjadi pertimbangan. Seperti mereka dipanggil di sejumlah tempat, dan dalam berbagai waktu guna diperiksa atau dimintai keterangannya,” ungkap Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) M. Nasution, dalam sesi diskusi online dalam memperingati Hari Anti Penyiksaan yang disiarkan di kanal Youtube Komnas Perempuan, Jumat 25 Juni 2021 malam.
Laporan warga atas kasus tindakan kekerasan aparat diterimanya terhitung sedikit. LPSK hanya menerima 37 permohonan sepanjang tahun 2020.
Pihaknya mewakini, jumlah itu tidak sesuai dengan jumlah penyiksaan terjadi di lapangan, diibaratkannya bagaikan puncak gunung es.
“Meskipun angka ini tidak terlalu besar tetapi kita meyakini bahwa penyiksaan berarti tidak berkurang di masyarakat kita,” ujarnya.
Baca juga: Aparat Ciduk Pria Kerap Transaksi Sabu di Bungin, Banggai
Tindak pidana penyiksaan aparat bersifat struktural dan biasanya terjadi di tempat lembaga negara di mana seharusnya tempat itu menjadi tempat aman bagi masyarakat, karena mereka dijaga aparat, tetapi terjadi justru sebaliknya.
Olehnya publik sulit mengakses peristiwa penyiksaan itu. Akibatnya, saksi kasus penyiksaan oleh aparat tidak banyak.
Faktor lainnya adalah pola pikir aparat justru menormalisasi tindak kekerasan terhadap terduga pelaku.
Hal ini ditemukan LPSK saat berkunjung ke salah satu lembaga penegak hukum di Palu, Sulawesi Tengah.
“Padahal mestinya warga negara kalaupun dia melakukan kesalahan dia kan sedang mempertanggunjawabkan kesalahannya,” kata dia.
Selanjutnya, adalah faktor perspektif aparat yang masih memandang pengakuan tersangka adalah segalanya. Akibatnya, petugas melakukan berbagai cara agar orang tersebut memberikan pengakuan.
“Sebetulnya dalam paradigma hukum pidana kita yang baru, sebetulnya pengakuan tidak segalanya,” ujarnya.
Terkait hal itu, LPSK mengajukan sejumlah rekomendasi pendekatan sistem guna meminimalisir penyiksaan tersebut. Pendekatan itu, harus termuat dalam substansi hukum. Seperti adanya aturan mengenai norma penyiksaan dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Bahkan sejumlah program edukasi guna mengubah pola pikir dan perspektif aparat penegak hukum.
“Kemudian perbaikan budaya masyarakat yang cenderung mewajarkan penyiksaan terhadap pelaku kejahatan,” tutupnya. (***)
Baca juga: P2TP2A Parimo Kawal Kasus Penganiayaan Anak Libatkan Oknum Polisi
