Gemasulawesi– BKPSDM Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, berencana melakukan rampingkan tenaga honorer, sebagai solusi penyesuaian pengurangan anggaran pada tahun 2022 mendatang.
“Anggaran tahun depan BPKSDM sangat minim, jadi kami harus melakukan berbagai penghematan hampir diseluruh kegiatan,” ungkap Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful saat dihubungi, Kamis 26 Agustus 2021.
Dia mengatakan, rencana rampingkan tenaga honorer dilakukan karena alokasi anggaran pada BPKSDM tahun depan, diperkirakan tidak mampu lagi membiayai gaji mereka.
Baca juga: Tahun 2021, Kemendikbud Akan Angkat Satu Juta Guru Honorer Jadi PPPK
Meskipun, dirinya tidak menyebutkan secara detail jumlah rencana rampingkan tenaga honorer bekerja pada instansinya.
Tapi pihaknya menganggarkan menurutnya, gaji tenaga honorer pendidikan akhir sarjana sebesar Rp800 ribu, dan pendidikan akhir SMA sebesar Rp700 ribu ditahun ini.
Sebenarnya kata dia, ada alternatif lain sebagai solusi agar tidak ada rencana rampingkan tenaga honorer. Misalnya pengurangan biaya gaji.
Namun, beban tugas dan loyalitas menjadi pertimbangan pihaknya, sehingga akan menimbulkan rasa ketidakadilan.
Baca juga: Disdikbud Parimo Seleksi Honorer Sesuai Kebutuhan
Sebab, terdapat satu bidang di BPKSDM tidak memiliki beban kerja. Bahkan program dan kegiatan minim. Sehingga, mengakibatkan tenaga honorer disana tidak bekerja dengan maksimal, tidak seperti beberapa bidang lainnya.
“Jadi kami berpikir, perampingan tenaga honorer lebih tepat. Dibandingkan mengurangi besaran gaji, tapi ada dari mereka yang jarang berkantor,” jelasnya.
Disamping itu kata dia, jika mengurangi biaya gaji tenaga honorer menjadi Rp400-500 ribu per orang, dengan beban tugas cukup berat, dianggapnya tidak manusiawi.
Baca juga: Ribuan Guru Honorer Parigi Moutong Terancam Tidak Terima Insentif
BKPSDM Parimo kekurangan anggaran
Dia menuturkan, berdasarkan KUA PPAS tahun 2022, BKPSDM hanya diberikan anggaran kurang lebih sekitar Rp600 juta, dari total anggaran Rp 2 miliar.
Sesuai perhitungannya, anggaran itu hanya dapat membiayai anggaran rutin, mulai dari pembiayaan tenaga honorer, dan listrik.
“Sekitar Rp400 juta dari anggaran itu, hanya untuk kegiatan rutin saja. Diluar dari perjalanan dinas,” tuturnya.
Baca juga: Miliki Sabu 2,46 Gram, Polisi Ringkus Pegawai Honorer Tolitoli
Pihaknya berpendapat, pengurangan belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemda Parigi Moutong, selain untuk pembiayaan penanganan Covid19, juga akibat pembiayaan gaji Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), khususnya pada formasi tenaga guru.
“PPPK formasi tenaga guru berdasarkan hasil verifikasi Kemendikbud, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat. Maka pembiayaan gaji pun harus disiapkan oleh daerah,” tutupnya. (***)
Baca juga: Pembayaran Gaji ASN di Poso Kembali Molor
