Berita Parigi moutong, gemasulawesi – Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Dolago rangkap jabatan. Diduga langgar aturan. Sekretaris BPD Dolago, Nur Ummi juga merangkap sebagai pendamping masyarakat desa di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.
“Jika benar sekretaris BPD Desa Dolago adalah seorang pendamping desa, maka hal itu sudah melanggar aturan,” ungkap Camat Parigi Selatan Andi Rifai saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa 24 Agustus 2021.
Dia menyebut, Kepala Desa sebagai pengambil kebijakan memiliki hak untuk mengambil langkah tegas menindak lanjuti persoalan Sekretaris BPD Dolago rangkap jabatan. “Pendamping desa tidak boleh menjadi anggota BPD, secara aturan tidak dibenarkan,” kata dia.
Menurutnya, seorang pendamping desa tentu memiliki tugas pokok berhubungan dengan desa sekaligus memonitor, maupun melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa di wilayah pendampingan termasuk memonitor kegiatan BPD.
Lalu, sisi lain terjadi dobel pembayaran honor, sehingga secara aturan tidak dibolehkan dan sangat tidak etis. Kepala Desa Dolago, Ishak membenarkan terjadi rangkap jabatan salah seorang anggota BPD di desa dipimpinnya adalah pendamping desa.
Meskipun awalnya dia sempat berkelit tidak mengetahui bersangkutan sebagai seorang pendamping desa.
Baca juga: Kepsek SDN Dolago Lepas Tangan, Soal Kepemilikan Tanah
“Iya, saya tau yang bersangkutan adalah pendamping desa,” kata Ishak melalui sambungan telepon.
Meski begitu, dia berdalih tidak mengetahui aturan pendamping desa tidak boleh rangkap jabatan sebagai BPD. Alasannya, karena baru sekitar dua tahun lebih menjabat sebagai Kepala Desa.
Dia mengatakan, jika dasar hukum tidak membenarkan rangkap jabatan, ia mengaku siap mengambil langkah tegas.
“Saya ini masih baru di desa. Kalau memang benar seperti itu, saya berani berkoordinasi dengan camat dan bupati, karena BPD diangkat berdasarkan Surat Keputusan bupati,” ucap Ishak.
Baca juga: Oknum Pendamping PKH Parigi Moutong Jadi Tersangka
Larangan BPD Rangkap Jabatan
Diketahui, terdapat beberapa larangan terhadap anggota BPD, diantaranya menyalahgunakan wewenang, melanggar sumpah/janji jabatan, merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa.
Baca juga: Polres Parigi Moutong Tangkap Pelaku Pembunuhan Gadis Dolago
Kemudian, merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan, dana beberapa poin lainnya.
Larangan bagi anggota BPD tidak hanya diatur dalam UU Desa, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, dan Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang BPD, yaitu dalam Paragraf 6 Pasal 26.
Baca juga: Laka Lantas di Dolago, Dua Orang Meninggal di Tempat
Laporan: Novita Ramadhani
