Berita nasional, gemasulawesi– Aksi warga Purworejo gugat Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tolak bendungan bener ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.
“Desa kami sampai sekarang masih terancam digusur, dirusak, akan ditambang. Maka perwakilan kami sampai kapanpun akan menolak. Karena kami tahu bagaimana dampaknya, kita akan kehilangan segalanya,” ungkap perwakilan warga dari Desa Wadas anggota Wadon Wadas, Rokanah, dalam konferensi pers secara daring, Jumat 23 Juli 2021,
Aksi warga Purworejo gugat Ganjar Pranowo tolak bendungan bener itu diajukan pada 16 Juli lalu. Merupakan bentuk perlawanan warga desa terhadap kesewenang-wenangan pejabat publik.
Baca juga: DPUPRP Parimo Bersihkan Material Kayu di Bendungan Parigi Kanan
Pembangunan proyek telah disetujui Gubernur itu, tidak akan memberi kesejahteraan bagi warga desa.
Dalam aksi warga Purworejo gugat Ganjar Pranowo tolak bendungan bener, warga mengatakan alih-alih itu proyek dinilai bakal merusak ekosistem di desa setempat.
Warga desa sangat ketakutan dan menilai pembangunan bendungan itu bisa mengancam mata pencaharian warga yang kebanyakan bertani.
Menurutnya, adanya proyek itu akan menggusur lahan pertanian warga.
“Bumi Wadas yang indah seperti ini, tidak ada kehidupan lagi barangkali. Kita tidak bisa bercocok tanam, air bersih pun tidak ada, rumah-rumah semua rusak,” kata dia.
Baca juga: Istri Tersangka Teroris Makassar Ajukan Praperadilan
Izin Penetapan Lokasi (IPL) diteken Gubernur dinilai ingkari perjuangan warga
Dalam kesempatan aksi warga Purworejo gugat Ganjar Pranowo tolak bendungan bener, dia juga memaparkan perpanjangan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang diteken Gubernur dinilai telah mengingkari perjuangan warga desa.
Apalagi, IPL proyek itu telah habis sejak lama. Namun, malah diterbitkan kembali tanpa ada perbincangan dengan warga desa sekitar.
“Padahal itu pematokan, pengukuran dilakukan secara ilegal jadinya. Jadi dengan adanya pematokan pengukuran ilegal itu, seluruh masyarakat Wadas resah, mau mencari rejeki jadi susah,” kata dia.
Gugatan diajukan warga itu telah diterima pihak PTUN dengan Nomor Perkara 68/G/PU/2021/PTUN.SMG.
Dalam gugatan itu, Ganjar dituntut untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah, nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah tertanggal 7 Juni 2021. (***)
