Berita kota palu, gemasulawesi- Sebanyak 15 orang perwakilan Aliansi Mahasiswa Kota Palu (Mahkota) temui Anggota legislatif atau Anleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
“Pertemuan kali ini menindaklanjuti aksi Kepolisian yang bertindak refresif terhadap mahasiswa pada aksi pertama 8 oktober kemarin,” ungkap Moh Rizal selaku negosiator massa aksi dan Presma IAIN PALU, saat dikonfirmasi via whatsapp, Senin 12 Oktober 2020.
Ia mengatakan, berbeda dengan aksi sebelumnya dimana mahasiswa menuntut penolakan Omnibus Law dan memaksa presiden mengeluarkan Perpu.
Banyak dari mahasiswa dan media lanjut dia, yang menjadi korban pada saat aksi pertama tanggal 8 oktober kemarin.
Massa aksi hari ini kembali melakukan konsolidasi dengan pihak kepolisian agar bisa masuk ke gedung DPRD Kota Palu.
15 orang itu perwakilan Mahasiswa yang menemui DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Kampus Universitas Tadulako, Politehnik, IAIN, STIE, Poltekes dan Unisa.
Baca juga: Dugaan Jatah Jergen Solar Oknum Polres dan Polsek, Kapolres Parimo Akan Pulbaket
“DPRD harusnya memberikan sikap. Kami merasa kecewa karena perwakilan rakyat tidak menyatakan sikap, apakah menolak atau mendukung Omnibus law. Sehingga, menurut dia semuanya menjadi mengambang dan merasa hak suara dari DPRD seakan-akan tidak digunakan,” tegasnya.
Ia melanjutkan, jikalau DPRD menyatakan sikap menolak Omnibus law, maka sekiranya itu dapat menambah kekuatan agar kiranya Undang-Undang Omnibus law ini tidak ditanda tangani Presiden dan digantikan Perpu.
Dari pantauan, terdapat hasil positif setelah pertemuan konsolidasi dengan DPRD Provinsi Sulteng.
Anleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah fraksi Partai Gerindra Dr. Ir Alimudin Pa’ada mengatakan, pihaknya Bersama 15 orang perwakilan Mahkota bersama DPRD akan meneruskan dan mengawal secara tuntas tuntunan mahasiswa tentang Omnibus Law.
“Penolakan terhadap Omnibus Law akan diteruskan sampai ke DPR-RI dan Presiden Indonesia untuk dilanjuti,” ungkapnya.
Selanjutnya, tuntutan mengenai pihak aparatur negara yang melakukan tindakan refresif kepada mahasiswa. Pihaknya sudah bersurat dengan melampirkan berita acaranya ke Polda Sulteng.
Diketahui, Mahkota sendiri akan terus memantau dan mengawal serta berharap ada pembuktian dari pihak DPRD mengenai keputusan hasil konsolidasi hari ini.
Apabila tidak ada pembuktian maka mereka akan kembali melakukan aksi demonstrasi.
Baca juga: Lagi, Warga Olaya Keluhkan Imbas Tambang Emas Ilegal Kayuboko
Laporan: Siti Rahmi
